Lewati ke konten utama

Direktori Peraturan Indonesia

Telusuri peraturan perundang-undangan Indonesia beserta status berlaku dan relasi antarperaturannya.

Semua TAP MPR Keppres TAP MPR PERATURAN PEMERINTAHAN Perda Perpres Perpu PP Perda PP Perpu Perpres UU UUDrt UU UUD UNDANGUNDANGDILUARUNDANGUNDANG

8.834 peraturan

PP No. 6 / 2025

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Berlaku PP No. 7 / 2025

Tentang Penyesuaian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Tahun 2025

Berlaku PP No. 8 / 2025

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Devisa Hasil Ekspor Dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, Dan/atau Pengolahan Sumber D...

Berlaku PP No. 9 / 2025

Tentang Besaran Dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi Pada Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi

Berlaku PP No. 10 / 2025

Tentang Organisasi Dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara

Berlaku PP No. 11 / 2025

Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan Tahun 2025

Berlaku PP No. 12 / 2025

Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Industropolis Batang

Berlaku PP No. 15 / 2025

Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia Untuk Pendirian...

Berlaku PP No. 16 / 2025

Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara

Berlaku PP No. 17 / 2025

Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak

Berlaku PP No. 18 / 2025

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Perlakuan Perpajakan Dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Bidang Usaha Pertambangan...

Berlaku PP No. 19 / 2025

Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral

Berlaku
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.