Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 1967
TENTANG IURAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN DAN IURAN HASIL HUTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
bahwa hutan di Indonesia adalah sumber alam yang merupakan salah satu potensi ekonomi nasional dan perlu diurus untuk dapat dimanfaatkan secara maksimal;
b.
bahwa pengurusan hutan yang bertujuan mencapai manfaat sebesar-besarnya dan serba guna serta lestari memerlukan biaya yang tidak sedikit;
c.
bahwa biaya tersebut tidak dapat seluruhnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, melainkan harus diusahakan agar dapat dihasilkan oleh hutan itu sendiri;
d.
bahwa demi kelancaran pengusahaan hutan dan perdagangan hasil hutan untuk pembangunan ekonomi nasional perlu diadakan ketentuan-ketentuan mengenai pungutan atas pengusahaan dan hasil hutan di seluruh/wilayah Indonesia;
e.
bahwa pungutan tersebut perlu ditetapkan penggunaannya untuk kepentingan pembiayaan pembangunan daerah dan pembiayaan pembangunan rehabilitasi kehutanan dalam arti yang luas;
Mengingat
:
1.
Pasal 5 ayat (2) jo. pasal 33 Undang-undang Dasar 1945;
2.
Ketetapan M.P.R.S. Nomor XXI/MPRS/1966;
3.
Ketetapan M.P.R.S. Nomor XXIII/MPRS/1966;
4.
Ketetapan M.P.R.S. Nomor XXXIII/MPRS/1967;
5.
Undang-undang No 5 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan;
6.
Undang-undang Nomor 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
MEMUTUSKAN:
menetapkan
:
Peraturan Pemerintah tentang iuran hak pengusahaan hutan dan iuran hasil hutan, sebagai berikut
peraturan pemerintah tentang iuran hak pengusahaan hutan dan iuran hasil hutan, sebagai berikut
:
Pasal 1
Yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah ini dengan :
a.
Iuran hak pengusahaan hutan ialah pungutan yang dikenakan kepada pemegang hak pengusahaan hutan atas sesuatu kompleks hutan tertentu, pungutan-pungutan mana dilakukan hanya sekali pada saat hal tersebut diberikan oleh pejabat yang berwenang;
b.
Iuran hasil hutan ialah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti sebagian nilai intrinsik daripada hasil hutan yang dipungut.
Penjelasan Pasal:
Iuran Hak Pengusahaan Hutan dikenakan kepada Pemegang Hak Pengusahaan Hutan, karena ia memperoleh hak tanggal untuk mengusahakan areal hutan yang bersangkutan selama jangka waktu yang ditetapkan.
Pasal 2
Atas tiap hak pengusahaan hutan yang diberikan atas dasar ketentuan yang berlaku dan semua hasil hutan yang dikeluarkan dari hutan di seluruh Indonesia dengan maksud diperdagangkan, masing-masing dikenakan suatu pungutan, yang disebut:
a.
Iuran hak Pengusahaan Hutan (License Fee);
b.
Iuran Hasil Hutan (Royalties).
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 3
1.
Iuran hak pengusahaan hutan, besarnya didasarkan atas luas areal hutan, waktu pengusahaan dan nilai tegakan.
2.
Iuran hasil hutan terdiri dari:
a.
Iuran hasil hutan tetap yang besarnya didasarkan atas jumlah jenis hasil hutan yang diperdagangkan, faktor-faktor eksploitasi, pemasaran dan biaya-biaya pengusahaan;
b.
Komponen pengurangan/penambahan yang dapat ditambahkan pada jumlah termaksud pada sub a ayat (2) pasal ini, yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Pertanian, berdasarkan keadaan prasarana setempat dan penggunaan hasil hutan yang dipungut.
Penjelasan Pasal:
Tarip luran Hak Pengusahaan Hutan ditetapkan per ha/tahun. Iuran Hasil Hutan Tetap merupakan tarip standard yang berlaku untuk seluruh Indonesia bagi semua Hasil Hutan/kayu berdasarkan jenis golongan dan kualitet serta ditetapkan per-m3,ton atau kesatuan-kesatuan ukuran lainnya.
Pasal 4
Iuran-iuran tersebut dipergunakan untuk membiayai:
a.
Pembangunan Daerah yang bersangkutan;
b.
Pembangunan Kehutanan Daerah yang bersangkutan;
c.
Rehabilitasi hutan dan kehutanan nasional dalam arti kata yang luas.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 5
Menteri Pertanian Menetapkan:
a.
Besar iuran-iuran diatas yang dapat ditinjau setiap tahun, atas dasar-dasar yang sama untuk seluruh Indonesia.
b.
Peraturan pelaksanaan pemungutan dari iuran-iuran tersebut diatas dan melaporkannya kepada Pemerintah.
Penjelasan Pasal:
Penetapan besarnya iuran-iuran (tarip) serta pelaksanaan pemungutannya diatur oleh Menteri Pertanian karena sifatnya terutama adalah tehnis Kehutanan.
Pasal 6
1.
Perimbangan pembagian iuran-iuran tersebut antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri.
2.
Prosedur penyimpanan dan pengambilan uang hasil iuran untuk keperluan sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bersama antara Menteri Pertanian dengan Menteri Keuangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 7
Segala ketentuan-ketentuan mengenai iuran dan lain-lain pungutan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sampai dengan tanggal 1 Maret 1967.
Penjelasan Pasal:
Dengan telah adanya Iuran Hak Pengusahaan Hutan dan Iuran Hasil Hutan yang telah menjamin pula pemasukan penghasil Daerah dari Sektor Kehutanan, maka pungutan-pungutan lain terhadap Hasil Hutan dilarang, termasuk pula cukai kayu dan lain pungutan berdasarkan Peraturan Daerah. Iuran Hasil Hutan ini tidak meniadakan adanya A.D.O.
Agar supaya setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 1967.
Pejabat
Presiden Republik Indonesia,
SOEHARTO
Jenderal T.N.I.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 1967.
Sekretaris Kabinet,
SUDHARMONO S.H.
Brig. Jen. T.N.I.
Paper Terkait
Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.
Berita Terkait
29 Okt 2026
Pemerintah Terbitkan Aturan Jual Karbon dari Sawah, Peternakan, dan Perkebunan
Menteri Pertanian menetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2026 pada 6 Oktober 2026 yang mengatur cara pelaku usaha, pemerintah, dan kelembagaan petani menjual karbon dari sawah, peternakan, dan perkebunan, dengan rekomendasi menteri dan kerja sama dengan paling sedikit tiga kelembagaan petani. Aturan ini mulai berlaku tiga bulan setelah diundangkan pada 12 Oktober 2026, atau sekitar 12 Januari 2027.
Darurat Cesium-137 di Cikande Berakhir, Proses Hukum PT PMT Masih Berjalan
Pemerintah menyatakan fase darurat kontaminasi zat radioaktif Cesium-137 di Kawasan Industri Modern Cikande, Serang, Banten, telah selesai. Namun, perusahaan yang diduga menjadi sumber pencemaran, PT Peter Metal Technology, masih menghadapi sidang pidana dan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Serang.
Karhutla Picu Asap Lintas Batas, Singapura Siapkan Notis untuk Tujuh Perusahaan di Indonesia
Singapura mengumumkan akan menerbitkan notis tindakan pencegahan berdasarkan Transboundary Haze Pollution Act (THPA) kepada tujuh perusahaan di Indonesia yang lahannya diduga menjadi sumber kabut asap, sementara Malaysia mendorong penguatan mekanisme ASEAN.
Lima hingga Enam Perusahaan Lagi Terancam Kehilangan Izin karena Kebakaran Hutan
Kementerian Kehutanan menyiapkan sanksi pembekuan atau pencabutan izin bagi lima hingga enam perusahaan lagi yang diduga lalai mencegah kebakaran di areal konsesinya. Sebelumnya, sanksi administratif sudah dijatuhkan kepada 26 pemegang izin, lima di antaranya kehilangan izin secara permanen.
Terusir dari Hutan, Menanti Jalan Pulang: Nasib Satwa Korban Karhutla Kalimantan
Karhutla di Kalimantan tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga memaksa satwa liar keluar dari habitatnya. Penyelamatan satwa seperti orangutan Wak menunjukkan bahwa evakuasi tidak selalu menjadi akhir dari penanganan, karena pelepasliaran harus mempertimbangkan kondisi satwa dan kelayakan habitat sesuai Permen LHK Nomor 17 Tahun 2024.
Teks peraturan yang sudah menggabungkan seluruh perubahannya, lengkap dengan riwayat tiap
pasal, sedang kami siapkan.
Syarat dan Ketentuan
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
