Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2016
Abstrak Peraturan
Peningkatan aktivitas pembangunan dan industri di daerah menyebabkan meningkatnya jumlah limbah bahan berbahaya dan beracun yang dapat membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan manusia sehingga perlu pengaturan mengenai pengelolaannya. Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun untuk kegiatan pengumpulan merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 3 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 2012; UU No. 101 Tahun 2014; Perda Prov. Sultra No. 14 Tahun 2013.
Dalam peraturan ini diatur tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang tujuan dan ruang lingkup, jenis dan sumber limbah B3, pengumpulan limbah B3, perizinan, pembinaan, pengawasan dan pelaporan. Diatur tentang peran serta masyarakat, sanksi administrasi yang diberikan kepada pengumpul limbah B3 yang melakukan pelanggaran, penggantian kerugian dibebankan kepada setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran dan menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, ketentuan penyidikan dan ketentuan pidana. Terdapat penjelasan dalam peraturan daerah ini.
Tentang
:Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Lintas Kabupaten/Kota
Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2016
TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN UNTUK KEGIATAN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN LINTAS KABUPATEN/KOTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
INDONESIA, PROVINSI SULAWESI TENGGARA,
Menimbang
:
a.
bahwa peningkatan aktivitas pembangunan dan industri di daerah menyebabkan meningkatnya jumlah limbah bahan berbahaya dan beracun yang dapat membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan manusia sehingga perlu pengaturan mengenai pengelolaannya;
b.
bahwa pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun untuk kegiatan pengumpulan merupakan salah satu urusan wajib Pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup;
c.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah danPeraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun perlu adanya pengaturan dan pengendalian pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun untuk kegiatan pengumpulan;
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlumembentuk1 Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Lintas Kabupaten/Kota.
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat1 Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3414);
3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
5.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara1 Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republiki Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perbahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9.
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 14).
MEMUTUSKAN:
menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN UNTUK KEGIATAN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN LINTAS KABUPATEN/KOTA
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1.
Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3.
Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
4.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
5.
Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara;
6.
Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup termasuk manusia dan1 perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain;
7.
Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentukbadan lainnya;
8.
Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan;
9.
Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
10.
Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya baik secara langsung, maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahkluk hidup lainnya;
11.
Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan;
12.
Pengendalian pencemaran limbah B3 adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan akibat limbah B3 yang merupakan bagian dari pengelolaan limbahB3;
13.
Penghasil limbah B3 adalah setiap orang dan/atau badan usaha yang karena usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan limbah B3;
14.
Pengolah limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengolahan limbah B3;
15.
Pengurangan limbah B3 adalah kegiatan penghasil limbah B3 untuk mengurangi jumlah dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau racun dari limbah B3 sebelum dihasilkan dari suatu usaha dan/atau kegiatan;
16.
Penyimpanan limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan limbah B3 yang dihasilkan; 17.pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 sebelum diserahkan kepada pemanfaat limbah B3,pengolah limbah B3,dan/atau penimbunan limbah B3;
18.
Pengangkutan limbah B3 adalah kegiatan pemindahan limbah B3 dari penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah ke pengumpul, pemanfaat dan/atau ke pengolah dan penimbun limbah B3;
19.
Pemanfaatan limbah B3 adalah kegiatan penggunaankembali, daur ulang, dan/atau perolehan kembali yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi produk yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan bakar yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup;
20.
Pengolahan limbah B3 adalah proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun;
21.
Penimbunan limbah B3 adalah suatu kegiatan menempatkan limbah B3 pada suatu fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
22.
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil di daerah yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23.
Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjukselaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
24.
Rekomendasi adalah surat yang mnenjadi dasar pertimbangan untuk menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2
Pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk
a.
mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta memulihkan kualitas lingkungan hidup sehingga berfungsi kembali;
b.
menjaga dan menjamin kualitas lingkungan dan kehidupan manusia dan mahkluk hidup lainnya secara berkelanjutan guna memenuhi kesejahteraan masyarakat di daerah.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 3
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
a.
izin pengumpulan limbah B3 lintas kabupaten/kota;
b.
rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional;
c.
pembinaan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 lintas kabupaten/kota;
d.
pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 lintas kabupaten/kota;
e.
pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan limbah B3 lintas kabupaten/kota.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB III
JENIS DAN SUMBER LIMBAH B3
Pasal 4
(1)
Jenis Limbah B3 berdasarkan kategori bahayanya terdiri atas:
a.
Limbah B3 kategori 1;
Penjelasan: Limbah B3 kategori 1 merupakan limbah B3 yang berdampak akut dan langsung terhadap manusia dan dapat dipastikan akan berdampak negatif terhadap lingkungan hidup.
b.
Limbah B3 kategori 2.
Penjelasan: Limbah B3 kategori 2 merupakan limbah B3 yang mengandung B3, memiliki efek tunda (delayed effect), dan berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup serta memiliki toksisitas sub-kronis atau kronis. Ayat2
(2)
Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan sumbernya terdiri atas:
a.
Limbah B3 dari sumber tidak spesifik;
b.
Limbah B3 dari B3 kadaluwarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan B3;
c.
Limbah B3 dari sumber spesifik.
(3)
Limbah B3 dari sumber spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf c meliputi:
a.
Limbah B3 dari sumber spesifik umum;
b.
Limbah B3 dari sumber spesifik khusus.
Penjelasan Pasal:
Huruf a Limbah B3 dari sumber tidak spesifik merupakan limbah B3 yang pada umumnya bukan berasal dari proses utamanya, tetapi berasal dari kegiatan antara lain pemeliharaan alat, pencucian, pencegahan korosi atau inhibitor korosi, pelarutan kerak, dan pengemasan Huruf c Limbah B3 dari sumber spesifik merupakan limbah B3 sisa proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan. Ayat3 Huruf b Yang dimaksud dengan limbah B3 dari sumber spesifik khusus adalah limbah B3 yang memiliki efek tunda (delayed effect), berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup, memiliki karakteristik beracun tidak akut, dan dihasilkan dalan jumlah yang besar per satuan waktu.
Pasal 5
Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 merupakan limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 6
(1)
Dalam hal terdapat limbah di luar daftar limbah B3 sebagaimana dalam pasal 5 yang terindikasi memiliki karakteristiklimbah B3,uji karakteristik wajib dilakukan untuk mengidentifikasi limbah sebagai:
a.
Limbah B3 kategori 1;
b.
Limbah B3 kategori 2; atau
c.
Limbah non B3.
(2)
Karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
a.
mudah meledak;
b.
mudah menyala;
c.
reaktif;
d.
infeksius;
e.
korosif; dan/atau
f.
beracun.
(3)
Uji karakteristik untuk mengidentifikasi limbah sebagai limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB IV
PENGUMPULAN LIMBAH B3
Pasal 7
(1)
Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengumpulan limbah B3 yang dihasilkannya.
(2)
Setiap orang dan/atau badan usaha yang menghasilkan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang :
a.
melakukan pengumpulan limbah b3 yang tidak dihasilkannya;
b.
melakukan pencampuran limbah b3 yang dikumpulkan.
(3)
Pengumpulan limbah B3 dilakukan dengan:
a.
segregasi limbah B3;
b.
penyimpanan limbah B3.
(4)
Segregasi limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf a dilakukan sesuai dengan:
a.
nama limbah B3;
b.
karakteristik limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2).
(5)
Penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Ayat 2 Huruf b Yang dimaksud dengan pencampuran limbah B3 adalah pencampuran limbah B3 dengan media lingkungan, bahan, limbah, dan/atau limbah B3 lainnya, termasuk pengenceran dengan menambahkan cairan atau zat lainnya pada limbah B3 sehingga konsentrasi zat racun dan/atau tingkat bahayanya turun. Ayat 3 Huruf a Contoh segregasi limbah B3 sesuai dengan jenis dan karakteristiknya antara lain segregasi oli bekas dengan minyak kotor(slope oil) dan segregasi antara slag baja dengan slag tembaga.
Pasal 8
(1)
Dalam hal setiap orang yang menghasilkan limbah B3 tidak mampu melakukan sendiri pengumpulan limbah B3 yang dihasilkannya, pengumpulan limbah B3 diserahkan kepada pengumpul limbah B3.
(2)
Penyerahan limbah B3 kepada pengumpul limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti penyerahan limbah B3.
(3)
Salinan bukti penyerahan limbah B3 disampaikan oleh setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur, paling lama 7 (tujuh) hari sejak penyerahan limbah B3.
Penjelasan Pasal:
Ayat 1 Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 sebelum diserahkan kepada pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3, dan/atau penimbun limbah B3. Ayat 2 Bukti penyerahan limbah B3 antara lain berupa keterangan penyerahan limbah B3, berita acara, atau risalah.
BAB V
PERIZINAN
Bagian KesatuIzin Pengumpulan Limbah B3
Pasal 9
(1)
Setiap orang yang melakukan pengumpulan limbah B3 lintas kabupaten/kota wajib memiliki izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 dari Gubernur.
(2)
Pengumpul limbah B3 dilarang:
Penjelasan: Pelarangan dimaksudkan untuk melindungi manusia dan makhluk hidup lainnya dari paparan limbah B3 yang berasal dari technologically enhanced naturally occurring radioactive material (TENORM) yang mengandung radioaktivitas tertentu.
a.
melakukan pemanfaatan limbah B3 dan/atau pengolahan limbah B3 terhadap sebagian atau seluruh limbah B3 yang dikumpulkan;
b.
menyerahkan limbah B3 yang dikumpulkan kepada pengumpul limbah B3 yang lain;
c.
melakukan pencampuran limbah B3.
(3)
Sebelum memperoleh izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3, pengumpul limbah B3 wajib memiliki Izin Lingkungan.
(4)
Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Ayat 1 Cukup jelas.
Pasal 10
(1)
Untuk mendapatkan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur melalui BLH.
(2)
.Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
a.
identitas pemohon;
b.
akta pendirian badan usaha;
c.
nama, sumber, dan karakteristik limbah B3 yang akan dikumpulkan;
d.
dokumen yang menjelaskan tentang tempat penyimpanan limbah B3;
e.
dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan limbah B3;
f.
prosedur pengumpulan limbah B3;dan
g.
bukti kepemilikan atas dana penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan dana penjaminan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
(3)
Tata cara dan persyaratan izin pengeelolaan limbah B3 untukkegiatan pengumpulan lintas kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Gubernur
Penjelasan Pasal:
Ayat 1 Cukup jelas. Ayat 2 Huruf d Penyimpanan limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan teknis perundang-undangan. Huruf e Pengemasan limbah B3 sebagaimana dimaksud dilakukan dengan menggunakan kemasan yang:
a. terbuat dari bahan yang dapat mengemas limbah B3 sesuai dengan karakteristik limbah B3 yang akan disimpan;
a. mampu mengungkung limbah B3 untuk tetap berada dalamkemasan;
b. memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, atau pengangkutan;dan
c. berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat, atau tidak rusak. Ayat 3 Cukup Jelas
Pasal 11
(1)
Gubernur setelah menerima permohonan izin pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan izin paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
(2)
Setelah permohonan dinyatakan lengkap gubernur melakukan verifikasi paling lama 45(empat puluh lima) hari kerja.
(3)
Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
a.
permohonan izin memenuhi persyaratan Gubernur menerbitkan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
b.
permohonan izin tidak memenuhi persyaratan gubernur menolak permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.
(4)
Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik paling lama 1 (satu) hari kerja sejakizin diterbitkan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 12
Permohonan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diajukan oleh pemohon dengan mengisi dan melengkapi formulir permohonan izin serta persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 13
(1)
Izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 lintas kabupaten/kota berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
(2)
Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diajukan secara tertulis kepada Gubernur paling lama 6o (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.
(3)
Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
a.
identitas pemohon;
b.
akta pendirian badan usaha;
c.
nama, sumber, karakteristik Limbah B3 yang dikumpulkan;
d.
dokumen yang menjelaskan tentang tempat penyimpanan limbah B3;
e.
dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan limbahB3;
f.
prosedur pengumpulan limbah B3
g.
bukti kepemilikan atas dana penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan dana penjaminan pemulihan fungsi lingkungan hidup;dan
h.
laporan pelaksanaan pengumpulan limbah B3.
(4)
Dalam hal terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f penerbitan perpanjangan izin oleh Gubernur dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11.
(5)
Dalam hal tidak terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f, Gubernur melakukan evaluasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
(6)
Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)menunjukkan:
a.
permohonanperpanjangan izin memenuhi persyaratan Gubernur menerbitkan perpanjangan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
b.
permohonan perpanjanganizin tidakmemenuhi persyaratan Gubernur, menolak permohonan perpanjangan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.
(7)
Permohonan perpanjangan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemohon dengan mengisi dan melengkapi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 14
(1)
Pemegang izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 lintas kabupaten/kota wajib mengajukan perubahan izin jika terjadi perubahan terhadap persyaratan yang meliputi:
a.
Identitas pemegang izin;
b.
Akta pendirian badan usaha; dan/atau
c.
Nama limbah B3 yang dikumpulkan.
(2)
Permohonan perubahan izin diajukan secara tertulis kepada Gubernur paling ama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan.
(3)
Permohonan perubahan izin dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)
Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a dan/atau huruf b, Gubernur melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan izin paling lama 7(tujuh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
(5)
Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Gubernur melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan izin paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
(6)
Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5)menunjukkan :
a.
kesesuaian data, Gubernur menerbitkan perubahan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
b.
ketidak sesuaian data, Gubernur menolak permohonan perubahan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 15
Dalam hal pemegang izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 lintas kabupaten/kota berkehendak untuk mengubah:
a.
Lokasi tempat penyimpanan limbah B3;
b.
Desain dan kapasitas fasilitas penyimpanan limbah B3;dan/atau
c.
Skala pengumpulan limbah B3, pemegang izin wajib mengajukanpermohonan izin baru1 kepada Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 16
Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (6) dan pasal 14 ayat (4) dan ayat (5) tidak termasuk waktu yang diperlukan pemohon untuk memperbaiki dokumen.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian KeduaRekomendasi Izin Pengumpulan
Pasal 17
Setiap orang yang melakukan pengumpulan limbah B3 skala nasional wajib memiliki rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 dari Gubernur;
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 18
(1)
Untuk memperoleh izin pengumpulan limbah B3 skala nasional, badan usaha mengajukan permohonan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional kepada Gubernur.
(2)
Setelah menerima permohonan rekomendasi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur wajib:
a.
melakukan penilaian terhadapkelengkapan administrasi;
b.
melakukan verifikasi teknis untuk meneliti kebenaran persyaratan administrasi dan teknis dengan kondisi di lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan acuan kerja laporan verifikasi perizinan sebagaimana tercantum dalam peraturan perundangan yang berlaku; dan
c.
menerbitkan keputusan permohonan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional.
(3)
Keputusan permohonan rekomendasi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf c:
a.
Dapat berupa persetujuan atau penolakan permohonan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional;dan
b.
Diterbitkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan rekomendasi izin.
(4)
Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b Gubernur tidak mengeluarkan menerbitkan keputusan permohonan rekomendasi izin, permohonan rekomendasi izin dianggap disetujui.
(5)
Persetujuan permohonan rekomendasi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikeluarkan dalam bentuk surat Gubernur sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.
(6)
.Penolakan permohonan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf a harus disertai dengan alasan penolakan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 19
(1)
Verifikasi rekomendasi izin pengunpulan limbah B3 skala nasional dilakukan oleh timverifikasi.
(2)
Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi yang terdiri dari ketua tim dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota tim.
(3)
Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 20
Persetujuan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional berlaku untuk 1 (satu) kali pengajuan permohonan izin pengumpulan limbah B3 skala nasional.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Bagian KesatuPembinaan
Pasal 21
(1)
Pembinaan terhadap pelaksanaan perizinan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 untuk Kabupaten/Kota serta pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 di tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur.
(2)
Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha dan masyarakat dalam upaya mencegah terjadinya pencemaran limbah B3.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 22
Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 meliputi:
sosialiasi dampak limbah B3 bagi lingkungan dan kesehatan;
e.
bentuk dan cara pengelolaan limbah B3 untuk rumah tangga dan usaha/kegiatan;
f.
bimbingan penyusunan kebijakan pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengantisipasi pencemaran limbah B3;dan
g.
bimbingan penanganan kecelakaan pengelolaan limbah B3 dan pelaksanaan sistem tanggap darurat.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian KeduaPengawasan
Pasal 23
(1)
Pengawasan terhadap pelaksanaan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 lintas kabupaten/kota merupakan tanggung jawab Gubernur yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh Badan lingkungan hidup.
(2)
Badan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Paragraf 1Pengawasan Pemulihan
Pasal 24
(1)
Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran lingkungan hidup akibat limbah B3 wajib melakukan pemulihan lingkungan.
(2)
Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak mampu melaksanakan sendiri pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta bantuan pihak lain.
(3)
Biaya pelaksanaan pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 25
Gubernur1 berwewenang melakukan pengawasan pelaksanaan pemulihan lingkungan akibat pencemaran limbah B3 lintas kabupaten/kota.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Paragraf 2Pengawasan Sistem Tanggap Darurat
Pasal 26
Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 wajib memiliki sistem tanggap darurat.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 27
Sistem tanggap darurat dalam pengelolaan limbah B3 untuk pengumpulan limbah B3 terdiri atas:
pelatihan dan geladi kedaruratan pengelolaan limbah;
c.
penanggulangan kedaruratan pengelolaan limbah B3.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 28
Kedaruratan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 meliputi keadaan darurat pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 lintas kabupaten/kota.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 29
Rangkaian kegiatan tanggap darurat dalam pengelolaan limbah B3 terdiri dari:
a.
pemasangan simbolisasi pada tempat penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 sebagai tanda bahan berbahaya agar dapat di ketahui oleh masyarakat;
b.
sistem ventilasi;
c.
alat Pemadam Api Ringan (APAR);
d.
tata letak dan kapasitas penyimpanan limbah B3 yang di sesuaikan dengan karakteristik dan cara penyimpanannya;
e.
alat bantu Keselamatan/Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta petunjuk evakuasi; dan
f.
fasilitas sarana dan prasarana keadaan bahaya, dan personil pelaksana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) limbah B3.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 30
Gubernur berwewenang melakukan pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat terhadap pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 lintas kabupaten/kota.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian KetigaPelaporan
Pasal 31
(1)
Pengumpul limbah B3 wajib melaporkan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 lintas kabupaten/kota paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan kepada Gubernur melalui Badan lingkungan hidup.
(2)
Laporan pengelolaan limbah B3s sebagaimana dimaksud pada ayat (1)paling sedikit memuat:
a.
nama, sumber, karakteristik, dan jumlah limbah B3;
meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
b.
meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
c.
menumbuh kembangkan ketanggap segeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
d.
mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian funsi lingkungan hidup.
(4)
Masyarakat1 berhak menyampaikan keluhan, pengaduan, atau1 keberatan atas terjadinya pencemaran yang diakibatkan oleh usaha/atau kegiatan pengelolaan limbah B3 melalui Badan lingkungan hidup.
(5)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta1 masyarakat diatur dengan Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 33
(1)
Gubernur berwewenang menjatuhkan sanksi administrasi kepada pengumpul limbah B3 lintas kabupaten/kota yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), pasal 14 ayat (1);
(2)
Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat berupa:
a.
Teguran tertulis;
b.
Paksaan pemerintah;
c.
Uang paksa;
d.
Pengusulan pencabutan atau pembatalan perizinan usaha dan/atau kegiatan
(3)
Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 34
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tahggung jawab pidana dan pemulihan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB IX
PENGGANTIAN KERUGIAN
Pasal 35
Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar peraturan daerah ini yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti kerugian dan/atau melakukan tindakan tertentu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 36
(1)
Selain penyidik KepolisianNegara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawab di bidang Lingkungan hidup, diberikan kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
(2)
Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) adalah:
a.
menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
b.
melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempatkejadian dan melakukan pemeriksaan;
c.
menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d.
melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
e.
mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
f.
memanggil seseorang untuk dijadikan tersangka atau saksi;
g.
mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
h.
menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwat tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya;
i.
melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3)
Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dibawah koordinasi Penyidik POLRI.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 37
Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan pasal 9 ayat (1) dan ayat (3), dan pasal 17 diancam dengan Pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 38
(1)
Izin usaha dan/atau kegiatan pengumpulan limbah B3 yang telah diberikan sebelum berlakunya peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya izin.
(2)
Setiap usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengumpulan limbah B3 yang belum mendapatkan izin atau belum mengajukan proses izin harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, paling lama 1 (satu) tahun.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan
Peraturan
Daerah
ini
dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Tenggara.
Ditetapkan di Kndari
Pada tanggal
4-2016
GUBERNUR SWAWESITENGGARA,
NUR ALAM
Diundangkan di Kendari
pada tanggal .4.2016
SEKRETARIS
DAERAH
PROVINSPYLAWESTENGGARA,
LUKMANABUNAWAS
LEMBARANDAERAHPROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2016
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Penjelasan Umum
Pengelolaan limbah bahan berbahaya danl beracun (B3) sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturaan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3.
Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun(B3) wajib dilakukan oleh setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dengan tujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali Pembangunan industri dan pertambangan di daerah yang semakin meningkat menyebabkan jenis dan jumlah timbulan limbah B3 yang dihasilkan semakin banyak. Pembuangan limbah B3 yang tanpa pengaturan yang jelas dan tegas dapat mengancam lingkungan hidup, menganggu kesehatan dan kelangsungan hidup manusia. Dengan meningkatnya industri dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3,maka resiko terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup semakin tinggi.
Penyimpanan limbah dan pengumpulan limbah B3 dilakukan ditempat penyimpanan yang sesuai idengan persyaratan.
Penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 harus dilakukan jika limbah B3 tersebut belum dapat diolah dengan segera. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terlepasnya limbah B3 ke lingkungan sehingga potensi bahaya terhadap manusia dan lingkungan dapat dihindarkan.
Kegiatan pengumpulan dapat dilakukan oleh:
a. Penghasil limbah B3 yang melakukan kegiatan penyimpanan sementara yang di lakukan diluar lokasi pabrik/fasilitas, tetapi bertindak sebagai pengumpul;
b. Kegiatan pengumpulan (penyimpanan) limbah B3 yang dilakukan oleh pengumpul dan atau pengolah dan atau pemanfaat;
c. Kegiatan pengumpulan (penyimpanan) limbah B3 yang dilakukan oleh pengolah dan atau penimbun.
Pengelolaan limbah B3 yang memenuhi persyaratan dan mengikuti ketentuan yang berlaku dapat mencegah dan mengurangi resiko-resiko kesehatan dan lingkungan.
Pengelolaan limbah B3 oleh berbagai pihak yang terkait/pelaku pengelolaan limbah B3 (penghasil, pengumpul, pengangkut, pemanfaat, pengolah dan penimbun)perlu ditingkatkan, demikian pula dengan peningkatan kapasitas pengelolaan limbah B3,mulai dari penyusunan kebijakan, penyusunan pedoman pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan. Kegiatan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah mendorong agar para pihak yang terkait melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan peraturan, mengembangkan peraturan pelaksanaan, melakukan pengawasan terhadap penanggung jawab usaha/kegiatan agar mengelola limbah B3 sesuai dengan aturan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, kebijakan dan pengaturan terkait dengan limbah B3 menjadi sangat penting agar upaya pengelolaan limbah B3 di daerah memiliki sinergisitas dengan pemerintah pusat.
Paper Terkait
Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.
Berita Terkait
29 Okt 2026
Pemerintah Terbitkan Aturan Jual Karbon dari Sawah, Peternakan, dan Perkebunan
Menteri Pertanian menetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2026 pada 6 Oktober 2026 yang mengatur cara pelaku usaha, pemerintah, dan kelembagaan petani menjual karbon dari sawah, peternakan, dan perkebunan, dengan rekomendasi menteri dan kerja sama dengan paling sedikit tiga kelembagaan petani. Aturan ini mulai berlaku tiga bulan setelah diundangkan pada 12 Oktober 2026, atau sekitar 12 Januari 2027.
Darurat Cesium-137 di Cikande Berakhir, Proses Hukum PT PMT Masih Berjalan
Pemerintah menyatakan fase darurat kontaminasi zat radioaktif Cesium-137 di Kawasan Industri Modern Cikande, Serang, Banten, telah selesai. Namun, perusahaan yang diduga menjadi sumber pencemaran, PT Peter Metal Technology, masih menghadapi sidang pidana dan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Serang.
Karhutla Picu Asap Lintas Batas, Singapura Siapkan Notis untuk Tujuh Perusahaan di Indonesia
Singapura mengumumkan akan menerbitkan notis tindakan pencegahan berdasarkan Transboundary Haze Pollution Act (THPA) kepada tujuh perusahaan di Indonesia yang lahannya diduga menjadi sumber kabut asap, sementara Malaysia mendorong penguatan mekanisme ASEAN.
Lima hingga Enam Perusahaan Lagi Terancam Kehilangan Izin karena Kebakaran Hutan
Kementerian Kehutanan menyiapkan sanksi pembekuan atau pencabutan izin bagi lima hingga enam perusahaan lagi yang diduga lalai mencegah kebakaran di areal konsesinya. Sebelumnya, sanksi administratif sudah dijatuhkan kepada 26 pemegang izin, lima di antaranya kehilangan izin secara permanen.
Terusir dari Hutan, Menanti Jalan Pulang: Nasib Satwa Korban Karhutla Kalimantan
Karhutla di Kalimantan tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga memaksa satwa liar keluar dari habitatnya. Penyelamatan satwa seperti orangutan Wak menunjukkan bahwa evakuasi tidak selalu menjadi akhir dari penanganan, karena pelepasliaran harus mempertimbangkan kondisi satwa dan kelayakan habitat sesuai Permen LHK Nomor 17 Tahun 2024.
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
