Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 1962
TENTANG KEWAJIBAN PERUSAHAAN MINYAK MEMENUHI KEBUTUHAN DALAM NEGERI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
bahwa minyak bumi dan hasil- hasilnya merupakan bahan yang sangat panting buat rakyat dan negara;
b.
bahwa karena itu menganggap perlu mewajibkan semua perusahaan minyak di Indonesia ikut serta memenuhi kebutuhan dalam negeri akan minyak bumi dan hasil-hasilnya
Mengingat
:
1.
Undang-undangNo.44 Prp tahun 1960 tentang pertambangan Minjak dan Gas Bumi;
2.
Keputusan PresidenNo. 476 tanggal 28 Agustus 1961;
3.
Surat Keputusan Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan tanggal 26Mei 1961 No. 1559/M/Perdataan/61 tentang Peraturan Lapangan/Tugas Pekerjaan, Susunan dan Pimpinan Departemen Perindustrian Dasar/Pertambangan;
MEMUTUSKAN:
menetapkan
:
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG KEWAJIBAN PERUSAHAAN MINYAK MEMENUHI KEBUTUHAN DALAM NEGERI
Pasal 1
Semua perusahaan minyak di Indonesia diwajibkan ikut serta memenuhi kebutuhan dalam negeri akan hasil-hasil pengolahan minyak bumi.
Pasal 2
Bahagian masing-masing perusahaan dalam minyak bumi dan hasil-hasilnya seperti tersebut dalam pasal 1 ditetapkan menurut sistim pro rata penghasilan minyak mentah dari masing-masing perusahaan minyak.
Pasal 3
(1)
Perusahaan-perusahaan yang mempunyai penyulingan sendiri wajib menerima dan mengolah minyak mentah dari perusahaan-perusahaan yang tidak mempunyai penyulingan, sepanjang minyak mentah itu menjadi bagiannya untuk memenuhi kewajiban-kewajiban menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
(2)
Dalam hal perusahaan-perusahaan bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajibannya sendiri sebagai tersebut dalam pasal 1 dan 2 maka perusahaan-perusahaan tersebut diwajibkan menyediakan gantinya sesuai dengan kewajibannya dengan mengutamakan pembelian Minyak Bumi dan hasil-hasilnya dari perusahaan-perusahaan Minyak Negara dengan membayar nilainya dalam valuta asing.
Pasal 4
Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan mengambil tindakan-tindakan pelaksanaan agar supaya tiap perusahaan minyak memenuhi kewajibannya seperti dimaksud dalam pasal 1, 2, 3.
Pasal 5
Hal-hal pelaksanaan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini akan ditetapkan lebih landjut oleh Menteri Perindustrinn Dasar/Pertambangan.
Pasal 6
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan
Pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini
dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 1962.
Presiden Republik Indonesia
ttd
SUKARNO.
Diundangkan di Jakarta.
pada tanggal 12 Mei 1962.
Sekretaris Negara,
MOHD.ICHSAN
LEMBARAN NEGARATAHUN 1962NOMOR 18
Penjelasan Umum
Pemakaian minyak bumi dan hasil-hasilnya dinegara kita merupakan soal penting, karena pengaruhnya yang amat luas dalam bidang ekonomi, politik dan pertahanan. Karena itu Pemerintah menganggap perlu mengikut-sertakan semua perusahaan minyak yang berada di Indonesia dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri akan minyak bumi dan hasil-hasilnya.
Dalam memenuhi kebutuhan tersebut diatas, tiap-tiap perusa- haan memikul kewajiban yang perbandingannya disesuaikan dengan perbandingan hasil minyak mentahnya.
Perusahaan-perusahaan minyak yang mempunyai penyulingan sendiri wajib menerima dan mengolah minyak mentah dari perusahaan yang tidak mempunyai penyulingan dan segala ongkos penyulingan ditanggung oleh perusahaan yang tersebut terakhir.
Dalam hal sesuatu perusahaan berhubung dengan kapasitas penyulingannya tidak dapat memenuhi kewajibannya perusahaan tersebut harus menggantikannya dengan membeli minyak bumi dan hasil-hasilnya dari perusahaan minyak dalam negeri dengan mengutamakan perusahaan Nasional.
Dalam hal ada pembelian dari perusahaan lain dalam negeri, nilainya harus dibayar dalam valuta asing, dengan tidak mengu- rangi berlakunya peraturan-peraturan devisen yang ada.
Perpres 107/2026 Ubah Cara Negara Beli Minyak, BBM, dan LPG dari Luar Negeri
Pemerintah mengumumkan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2026 pada 26 Oktober 2026, mengalihkan pengadaan minyak mentah, BBM, dan LPG dari pola business to business ke skema antarpemerintah (G2G) dan pemerintah dengan badan usaha (G2B) dengan badan layanan umum (BLU) sebagai pelaksana. Naskah resmi perpres belum ditemukan di sumber terbuka, dan Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) meminta pemerintah membukanya.
Pemerintah Provinsi Bali dan PT Pertamina Patra Niaga memberlakukan pembatasan pembelian BBM berdasarkan pelat nomor ganjil-genap di seluruh SPBU Bali pada 17 sampai 19 Oktober 2026, dengan batas 20 liter untuk mobil dan 3 liter untuk sepeda motor. Kebijakan ini diambil setelah antrean SPBU meluas sejak 12 Oktober akibat keterlambatan pasokan dan kenaikan konsumsi Pertalite.
Nelayan Teluk Kelabat Dalam Gugat Perpanjangan Tiga Izin Usaha Pertambangan PT Timah ke Pengadilan
Forum nelayan di Teluk Kelabat Dalam, Bangka Belitung, menggugat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 12 Oktober 2026. Mereka mempersoalkan perpanjangan tiga izin usaha pertambangan milik PT Timah Tbk seluas sekitar 3.746 hektare yang dinilai bertentangan dengan peraturan daerah tentang zonasi pesisir Bangka Belitung.
Menguji Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pertambangan Tanpa Izin
Pertambangan Tanpa Izin (PETI) masih menjadi persoalan serius meskipun telah diatur melalui regulasi perizinan dan sanksi pidana. Permasalahan PETI tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga pengawasan, faktor sosial ekonomi, dan dampak lingkungan. Oleh karena itu, pemberantasannya membutuhkan pendekatan kolaboratif dengan melibatkan pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sebagaimana terlihat dalam penanganan PETI di Desa Saripi, Kabupaten Boalemo.
Pemerintah meluncurkan proyek PLTS 100 GWp sebagai bagian dari transisi energi, dengan kebutuhan sekitar 24.000 hektare lahan dan investasi lebih dari Rp1.000 triliun. Besarnya skala proyek menuntut kesiapan regulasi, penyediaan lahan, jaringan listrik, serta mekanisme pembiayaan yang jelas agar target pembangunan dapat tercapai.
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
