Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1954
TENTANG PELANJUTAN PEMUNGUTAN OPSENTEN ATAS BEA KELUAR ATAS KARPET
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
bahwa periu dilanjutkan pemungutan opsenten atas bea ke luar atas karet rakyat yang ditetapkan dalam pasal 3 Ordonnansi 7 Desember 1910 (Lembaran Negara No.268) yang telah diubah dan ditambah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang No.19 tahun 1951 (Lembaran Negara1951 No.102);
Mengingat
:
1.
Pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia pasal 5 Undang-undang Tarif Indonesia (Lembaran Negara 1924 No.487) yang telah diubah dan ditambah terackhir dengan Undang-undang No.5 tahun 1952 (Lembaran Negara No. 44).
MEMUTUSKAN:
menetapkan
:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG OPSENTEN ATAS BEA KELUAR ATAS KARET RAKYAT SELAMA TAHUN 1954
Pasal 1
Selama tahun 1954 dipungut 25 (duapuluh 1ima) opsenten atas bea keluar atas karet rakyat termaksud dalam tarif I, II, III dan IV dari pasal 3 Ordonnansi 7 Desember 1910 (Lembaran Negara No.628), yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang No.i9 tahun 1951 (Lembaran Negara1951 No. 102).
Pasal 2
hasi1 pemungutan opsenten tersebut dalam pasal 1 untuk seluruhnya akan dipergunakanuntuk membiayai usaha-usaha bagi kepentingan perbaikan karet rakyat dan produksinya, sebagaimana termaksud dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 1951 (Lembaran Negara1951 No.85).
Pasal 3
Hasil pengungutan opsenten termaksud dalam pasa7 1 diurus oleh Dewan Pengurus tersebut dalam pasal 2ayat (2) Peraturan Pemerintah No.43 tahun 1952 (Lembaran Negara No.65).
Pasal 4
Peraturan Pemerintah ini muali berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai1 Januari1954.
Agar supaya setiap orang dapat
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah
inidenganpenempatan dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Pebruari 1954
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Ttd.
SUKARNO
MENTERI KEUANGAN
ONG ENG DIE
Diundangkan
pada tanggal 22 Peb1954
MENTERI KEHAKIMAN,
DJODY GONDOKUSUMO
MENTERI PERTANIAN,
SADJARWO
Paper Terkait
Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.
Berita Terkait
29 Okt 2026
Perpres 107/2026 Ubah Cara Negara Beli Minyak, BBM, dan LPG dari Luar Negeri
Pemerintah mengumumkan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2026 pada 26 Oktober 2026, mengalihkan pengadaan minyak mentah, BBM, dan LPG dari pola business to business ke skema antarpemerintah (G2G) dan pemerintah dengan badan usaha (G2B) dengan badan layanan umum (BLU) sebagai pelaksana. Naskah resmi perpres belum ditemukan di sumber terbuka, dan Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) meminta pemerintah membukanya.
Pemerintah Tanggung Penuh PPN Tiket Pesawat Domestik Kelas Ekonomi untuk Libur Nataru
Pemerintah menanggung 100 persen PPN atas tarif dasar dan fuel surcharge tiket pesawat domestik kelas ekonomi untuk penerbangan 22 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027, dengan syarat tiket dibeli sejak 20 Oktober 2026. Aturannya dimuat dalam PMK Nomor 77 Tahun 2026, dan maskapai wajib membuat faktur pajak serta menyampaikan daftar rincian transaksi ke Direktorat Jenderal Pajak paling lambat 31 Maret 2027 agar fasilitas tidak gugur.
MSCI Usulkan Status Pasar Saham Indonesia Turun ke Standalone, IHSG Anjlok 11,57 Persen
MSCI mengusulkan penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market ke Standalone Market, kategori yang juga memuat Zimbabwe, sehingga IHSG ditutup anjlok 11,57 persen pada 16 Oktober 2026. Konsultasi terbuka hingga 30 April 2027 dan keputusan akhir diumumkan paling lambat 30 Juni 2027.
Penawaran Tender Wajib Saham DOOH Dipatok Rp148, Jauh di Bawah Harga Pasar
Pengendali baru PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) membuka penawaran tender wajib atas saham publik seharga Rp148 per saham. Harga itu sekitar 59 persen di bawah harga penutupan saham DOOH di bursa.
Antara Potensi dan Kesiapan Koperasi Desa Merah Putih dalam Pasar Karbon
Perdagangan karbon membuka peluang bagi KDMP untuk memperoleh manfaat ekonomi dari potensi lingkungan desa. Namun, keterlibatan tersebut masih terkendala oleh kesiapan kelembagaan, pembiayaan, kapasitas teknis, dan akses pasar. Oleh karena itu, penguatan KDMP diperlukan agar perdagangan karbon tidak hanya mendukung penurunan emisi, tetapi juga meningkatkan daya tawar dan kesejahteraan masyarakat desa.
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
