Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 1955
TENTANG CARA PENGGUNAAN UANG OPSENTEN ATAS BEA-KELUAR ATAS KARET RAKYAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
bahwa dianggap perlu untuk menetapkan peraturan tentang penggunaan uang opsenten atas bea-keluar atas karet rakyat yang dipungut berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 No. 65) jis. Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1952 (Lembaran Negara 1952 No. 65), Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 16), Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1954 (Lembaran Negara No. 20)dan Peraturan Pemerintah No.4 tahun 1955 (Lembaran Negara 1955 No. 6);
Mengingat
:
1.
pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 No. 85), Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1952 (Lembaran Negara 1952 No. 65), Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1954 (Lembaran Negara 1954 No. 20) dan Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1955 (Lembaran Negara 1955 No. 6);
MEMUTUSKAN:
menetapkan
:
Dengan membatalkan semua Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini,
menetapkan
:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG CARA PENGGUNAAN UANG OPSENTEN ATAS BEA-KELUAR ATAS KARET RAKYAT
Pasal 1
Opsenten atas bea-keluar atas karet rakyat yang gdipungut berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 No. 85) jis. Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1952 (Lembaran Negara 1952 No. 65), Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1953 (Lembaran Negara 1953 No.16), Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1954(Lembaran Negara1954No.20), sepanjangbelum dipergunakan sesuai engan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan-peraturan Pemerintah tersebut, dan opsenten atas bea-keluar atas karet rakyat yang dipungut berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1955 (Lembaran Negara 1955 No. untuk seluruhnya diserahkan kepada Dewan Pengurus termaksud daiam pasal 2 ayat (2) 85) junctoPeraturan Pemerintah No. 43 tahun 1952 (Lembaran Negara 1952 No. 85) juncto Peraturan Pemrintah No. 43 tahun i952 (Lembaran Negara 1952 No. 65) untuk membiayai usaha-usahanya di iapangan perbaikan mutu karet rakyat serta produksinya dan usaha-usahanya lain untuk menaikkan pendapat rakyat yangdapat diperoiehnya dari perusahaan karetnya.
Pasal 2
Sekurang-kurangnya 60% dari pada hasi1 pemungutan uang-opsenten oleh Dewan Pengurus itu digunakan untuk'membiayai usaha-usahanya termaksud dalam pasal 1 yang khusus ditujukan kepada kepentingan karet-rakyat setempat di Propinsi-propinsi dan sebanyak-banyaknya 4o% digunakan untuk membiayai usaha-usahanya itu yang ditujukan kepada kepentingan karet rakyat pada umumnya.
Pasal 3
Uang-opsenten termaksud dalam pasal 1 tidak digunakan untuk membiayai usaha-usaha yang menurut sifatnya adalah usaha-usaha yang pada umumnya selayaknya menjadi tugas Pemerintah di lapangan perbaikan karet rakyat.
Pasal 4
Dewan Pengurus termaksud dalam Pasal 1 menjalankan kewajibannya menurut suatu rencana kerjayang harus mendapat persetujuan Menteri Pertanian terlebih dahulu.
Pasal 5
(1)
Penyelenggaraan usaha-usaha Dewan Pengurus tersebut yang ditujukan kepada kepentingan karet rakyat setempat di Propinsi-propinsi dapat diserahkan kepada badan-badan yang kini telah dibentuk oleh Pemerintah Propinsi, khusus untuk menjalankan usaha-usaha bagi kepentingan karet rakyat.
(2)
Usaha-usaha yang penyelenggaraannya diserahkan kepada badan-badan termaksud dalam ayat (1) pasal ini dibiayai oleh Dewan Pengurus tersebut dalam_pasai1.
(3)
Dalam hal termaksud dalam ayat-ayat (1) dan (2) pasal ini badan-badan yangdibentuk oleh Pemerintah Propinsi itu diwajibkan mengindahkan dan melaksanakan segala petunjuk dari Dewan Pengurus itu pertanggungan-jawab tentang pemakaian uang yang_diterimanya berdasarkan ketentuan tersebut pada ayat (2) pasal ini.
Pasal 6
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan' Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 1955.
Presiden Republik Indonesia
ttd.
SOEKARNO
Menteri Pertanian
ttd.
SADJARWO
Ditetapkan
pada tanggal 9 Juni 1955.
Menteri Kehakiman,
DJODY GONDOKUSUMO
Paper Terkait
Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.
Berita Terkait
29 Okt 2026
Perpres 107/2026 Ubah Cara Negara Beli Minyak, BBM, dan LPG dari Luar Negeri
Pemerintah mengumumkan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2026 pada 26 Oktober 2026, mengalihkan pengadaan minyak mentah, BBM, dan LPG dari pola business to business ke skema antarpemerintah (G2G) dan pemerintah dengan badan usaha (G2B) dengan badan layanan umum (BLU) sebagai pelaksana. Naskah resmi perpres belum ditemukan di sumber terbuka, dan Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) meminta pemerintah membukanya.
Pemerintah Terbitkan Aturan Jual Karbon dari Sawah, Peternakan, dan Perkebunan
Menteri Pertanian menetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2026 pada 6 Oktober 2026 yang mengatur cara pelaku usaha, pemerintah, dan kelembagaan petani menjual karbon dari sawah, peternakan, dan perkebunan, dengan rekomendasi menteri dan kerja sama dengan paling sedikit tiga kelembagaan petani. Aturan ini mulai berlaku tiga bulan setelah diundangkan pada 12 Oktober 2026, atau sekitar 12 Januari 2027.
Pemerintah Tanggung Penuh PPN Tiket Pesawat Domestik Kelas Ekonomi untuk Libur Nataru
Pemerintah menanggung 100 persen PPN atas tarif dasar dan fuel surcharge tiket pesawat domestik kelas ekonomi untuk penerbangan 22 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027, dengan syarat tiket dibeli sejak 20 Oktober 2026. Aturannya dimuat dalam PMK Nomor 77 Tahun 2026, dan maskapai wajib membuat faktur pajak serta menyampaikan daftar rincian transaksi ke Direktorat Jenderal Pajak paling lambat 31 Maret 2027 agar fasilitas tidak gugur.
MSCI Usulkan Status Pasar Saham Indonesia Turun ke Standalone, IHSG Anjlok 11,57 Persen
MSCI mengusulkan penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market ke Standalone Market, kategori yang juga memuat Zimbabwe, sehingga IHSG ditutup anjlok 11,57 persen pada 16 Oktober 2026. Konsultasi terbuka hingga 30 April 2027 dan keputusan akhir diumumkan paling lambat 30 Juni 2027.
Polri Telusuri Unsur Pidana 25 Merek Beras Fortifikasi yang Tak Sesuai Label
Kementerian Pertanian bersama Bareskrim Polri dan Satgas Pangan menelusuri dugaan tindak pidana dalam peredaran 25 merek beras fortifikasi yang kandungan gizinya tidak sesuai label, dengan target penetapan tersangka dalam satu hingga dua bulan. Izin edar merek-merek tersebut diminta dicabut, produknya ditarik dari pasar, dan Kementan menaksir potensi kerugian konsumen mencapai Rp89 triliun.
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
