Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2019

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:28
Tahun
:2019
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:18 April 2019
Tanggal Pengundangan
:18 April 2019
Tanggal Berlaku
:03 Mei 2019
Status
:Tidak Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN.2019/NO.71, TLN NO.6335, LL SETKAB : 10 HLM.
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/106025/pp-no-28-tahun-2019
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Keuangan, Moneter, dan Fiskal
Subsektor
:
Perpajakan Nasional
Sub Subsektor
:
Pajak Penghasilan (PPh)
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Pendaftaran Merek Produk UMKM Setelah Berlakunya UU Cipta Kerja

Djulaeka, Djulaeka, Pratiwi, Putri Ayu
RechtIdee Vol. 18 No. 2 2023
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.21107/ri.v18i2.21192
Detail Sumber

Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Milik Indonesia Yang Telah Terdaftar Sebagai Merek Oleh Pengusaha Asing

Febriyanti Abdul Kadir, Merry Tjoanda, Theresia Nolda Agnes Narwadan
PATTIMURA Law Study Review Vol. 1 No. 1 2023
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.47268/palasrev.v1i1.10845
Detail Sumber

Tanggung Jawab Hukum Aggregator dalam Distribusi Musik tanpa Pendaftaran Hak Cipta di Indonesia

Wiratama, Raafi, Baidhowi, Baidhowi
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 4 2025
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.56393/nomos.v5i4.3573
Detail Sumber

Kesadaran Hukum UMKM Terhadap Ketentuan Di Bidang Kekayaan Intelektual

Inayah Inayah
Law and Justice Vol. 4 No. 2 2019
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.23917/laj.v4i2.8942
Detail Sumber

Kesadaran Hukum Umkm Terhadap Ketentuan Di Bidang Kekayaan Intelektual

Inayah, Inayah
Law and Justice Vol. 4 No. 2 2019
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.23917/laj.v4i2.8942
Detail Sumber

Kedudukan Sertifikat Merek Bagi Perlindungan Badan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

Pertiwi, Dian Eka, Tarina, Dwi Desi Yayi
JUSTISI Vol. 9 No. 3 2023
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.33506/jurnaljustisi.v9i3.2472
Detail Sumber

ANALISIS KASUS PEMBATALAN MEREK PATTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS. (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR 13/PDT-SUS-MEREK/2019/PN.NIAGA.JKT.PST)

Renaldi Vietiamawan, Christine S.T. Kansil
Jurnal Hukum Adigama Vol. 4 No. 2 2021
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.24912/adigama.v4i2.16986
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH TERKAIT MEREK YANG TIDAK TERDAFTAR DI INDONESIA

Tasya Ramadhani
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 2 No. 1 2022
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.53363/bureau.v2i1.16
Detail Sumber

Berita Terkait

UU P2SK Baru Berlaku: Keadilan Restoratif Masuk ke Perkara Pidana Sektor Keuangan
02 Jul 2026

UU P2SK Baru Berlaku: Keadilan Restoratif Masuk ke Perkara Pidana Sektor Keuangan

Pemerintah resmi mengundangkan UU No. 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU P2SK pada 17 Juni 2026, yang memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif untuk perkara pidana di sektor jasa keuangan sekaligus menata ulang kewenangan penyidik OJK. Undang-undang ini menempatkan pengadilan sebagai salah satu tahapan yang dapat menempuh keadilan restoratif, melalui ketentuan baru pada Bab XXIIB (Pasal 278F–278O).

Baca selengkapnya
Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI-OJK: KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR
02 Jul 2026

Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI-OJK: KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan dugaan korupsi dan pencucian uang atas pengelolaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan dana tanggung jawab sosial (CSR) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020–2023. Hingga pertengahan 2026, penyidik memusatkan langkah pada penelusuran aliran dana dan penyitaan aset dua tersangka anggota DPR, sekaligus mendalami kemungkinan peran pejabat di BI dan OJK.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.