Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 1965
TENTANG PEMBUBARAN BADAN PIMPINAN UMUM ASURANSI KERUGIAN, ASURANSI JIWA SERTA DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka menyempurnakan dan meningkatkan daya-kerja Kabinet Dwikora dewasa ini, telah dibentuk khusus Departemen Perasuransian dalam lingkungan Kompartimen Keuangan;
b.
bahwa guna mencapai koordinasi, pembinaan dan pengawasan sebaik-baiknya atas semua Perusahaan-perusahaan Negara dan Swasta sebagai termaktub dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 295 tahun 1965, dipandang perlu untuk selanjutnya menyerahkan pelaksanaannya kepada Menteri Urusan Perasuransian;
c.
bahwa berhubung dengan itu, tugas dan wewenang Badan-badan Pimpinan Umum Asuransi Kerugian, Asuransi Jiwa serta Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri telah tertampung dalam tugas wewenang dan bidang kerja Menteri urusan Perasuransian;
Mengingat
:
1.
Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;
2.
Undang-undang Nomor 19 Prp tahun 1960 (L.N. R.I. tahun 1960 Nomor 59);
3.
Undang-undang Nomor 45 Prp. tahun 1960 (L.N. R.I. tahun 1960 Nomor 136), yo. Peraturan Pemerintah Nomor 232 tahun 1961 (LN. R.I. tahun 1961 Nomor 292);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1961 (L.N. R.I. tahun 1961 Nomor 34);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 213 tahun 1961 (L.N. R.I. tahun 1961 Nomor 256);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1963 (L.N. R.I. tahun 1963 Nomor 22);
7.
Keputusan Presiden Nomor 215 tahun 1964, yo. Keputusan Presiden Nomor 111, 112, 141, 156, 180 dan Nomor 295 tahun 1965;
8.
Keputusan Perdana Menteri R.I. Nomor 155/P.M./1963;
MEMUTUSKAN:
peraturan pemerintah tentang pembubaran badan-badan pimpinan umum asuransi kerugian, asuransi jiwa serta dana tabungan dan asuransi pegawai negeri, sebagai berikut
:
menetapkan
:
Dengan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1961 (L.N. R.I. tahun 1961 Nomor 34), Peraturan Pemerintah Nomor 213 tahun 1961 (L.N. R.I. tahun 1961 Nomor 256) dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1963 (L.N. R.i. tahun 1963 Nomor 22);
Pasal 1
Membubarkan:
a.
Badan Pimpinan Umum Asuransi Kerugian yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1961 (L.N. R.I. tahun 1961 Nomor 34);
b.
Badan Pimpinan Umum Asuransi Jiwa yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 213 tahun 1961 (L.N. R.I. tahun 1961 Nomor 256);
c.
Badan Pimpinan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1963 (L.N. R.I. tahun 1963 Nomor 22);
Pasal 2
Koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap Perusahaan-perusahaan Negara yang termaktub dalam dictum Kedua dari Keputusan Presiden Nomor 293 tahun 1963, selanjutnya dilakukan oleh Menteri Urusan Perasuransian.
BAB III
URUSAN PERASURANSIAN
Pasal 3
Ketentuan-ketentuan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Urusan Perasuransian.
BAB IV
URUSAN PERASURANSIAN
Pasal 4
Semua peraturan dan ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
BAB V
URUSAN PERASURANSIAN
Pasal 5
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan menempatkan dalam
lembaran-Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 1965.
Presiden Republik Indonesia,
SUKARNO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 desember 1965.
Sekretaris Negara,
MOHD. ICHSAN.
--------------------------------
CATATAN
Kutipan
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 YANG TELAH DICETAK ULANG
Sumber: LN 1965/112
Paper Terkait
Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.
Berita Terkait
29 Okt 2026
Pemerintah Tanggung Penuh PPN Tiket Pesawat Domestik Kelas Ekonomi untuk Libur Nataru
Pemerintah menanggung 100 persen PPN atas tarif dasar dan fuel surcharge tiket pesawat domestik kelas ekonomi untuk penerbangan 22 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027, dengan syarat tiket dibeli sejak 20 Oktober 2026. Aturannya dimuat dalam PMK Nomor 77 Tahun 2026, dan maskapai wajib membuat faktur pajak serta menyampaikan daftar rincian transaksi ke Direktorat Jenderal Pajak paling lambat 31 Maret 2027 agar fasilitas tidak gugur.
MSCI Usulkan Status Pasar Saham Indonesia Turun ke Standalone, IHSG Anjlok 11,57 Persen
MSCI mengusulkan penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market ke Standalone Market, kategori yang juga memuat Zimbabwe, sehingga IHSG ditutup anjlok 11,57 persen pada 16 Oktober 2026. Konsultasi terbuka hingga 30 April 2027 dan keputusan akhir diumumkan paling lambat 30 Juni 2027.
OJK Cabut Izin Credit Saison Indonesia Finance, Perusahaan Wajib Bentuk Tim Likuidasi
OJK mencabut izin usaha perusahaan pembiayaan PT Credit Saison Indonesia Finance (PT CSIF) karena perusahaan itu gagal memperbaiki kondisinya selama masa pengawasan khusus. Dengan pencabutan ini, PT CSIF tidak lagi boleh menjalankan usaha pembiayaan dan harus memulai proses pembubaran.
Penawaran Tender Wajib Saham DOOH Dipatok Rp148, Jauh di Bawah Harga Pasar
Pengendali baru PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) membuka penawaran tender wajib atas saham publik seharga Rp148 per saham. Harga itu sekitar 59 persen di bawah harga penutupan saham DOOH di bursa.
Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar
Realisasi IPO BEI pada 2026 masih jauh dari target 50 perusahaan, dengan hanya 7 perusahaan yang melantai hingga akhir Juli. Kondisi ini mendorong BEI mempertimbangkan revisi target di tengah volatilitas pasar. Namun, upaya meningkatkan jumlah IPO tetap perlu diimbangi dengan keterbukaan informasi, akuntabilitas emiten, dan perlindungan investor agar efisiensi pasar tidak mengorbankan kualitas perusahaan tercatat.
Teks peraturan yang sudah menggabungkan seluruh perubahannya, lengkap dengan riwayat tiap
pasal, sedang kami siapkan.
Syarat dan Ketentuan
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
