Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2017

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:46
Tahun
:2017
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:10 November 2017
Tanggal Pengundangan
:10 November 2017
Tanggal Berlaku
:10 November 2017
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN.2017/No. 228, TLN NO.6134, LL SETNEG : 38 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/64701/pp-no-46-tahun-2017
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Subsektor
:
Amdal
Sub Subsektor
:
Izin & Persetujuan Lingkungan
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

OMNIBUSLAW UNDANG-UNDANG PERUBAHAN IKLIM BERDIMENSI KEADILAN BAGI MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN: OMNIBUSLAW UNDANG-UNDANG PERUBAHAN IKLIM BERDIMENSI KEADILAN BAGI MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN

Al Hidayah, Rahmawati, Harjanti, Wiwik, Setya Nugraha, Harry, Retno Susmiyati, Haris, Alfian, Alfian
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 5 No. 1 2024
27 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/mendapo.v5i1.29873
Detail Sumber

KESIAPAN PEMERINTAH MENERAPKAN GREEN BANKING MELALUI POJK DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Agus Salim, Muhammad
Jurnal Yustitia Vol. 4 No. 2 2018
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.31943/yustitia.v4i2.40
Detail Sumber

KESIAPAN PEMERINTAH MENERAPKAN GREEN BANKING MELALUI POJK DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Agus Salim, Muhammad
Jurnal Yustitia Vol. 4 No. 2 2018
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.31943/yustitia.v4i2.40
Detail Sumber

Smart Regulation As A New Approach In Regulatory Reform In Indonesia

Uz Zaman, Muhamad Nafi
Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Vol. 13 No. 1 2024
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.33331/rechtsvinding.v13i1.1594
Detail Sumber

Analisis Pengenaan Denda Pengembalian Produk di Bea Cukai Dalam Proses Ekspor-Impor Indonesia

Cindy Cintya Lauren, Nabila Fuzain, Lewiandy
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol. 2 No. 11 2023
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.58812/jhhws.v2i11.768
Detail Sumber

Politik Hukum Penanganan Sampah Plastik Sekali Pakai

Ni Putu Pranasari Tanjung, Muhammad Wiman Wibisana
JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Vol. 9 No. 1 2020
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.24843/JMHU.2020.v09.i01.p15
Detail Sumber

The Cooperation Pattern between the Maluku Provincial Government and the Private Sector in the Arrangement and Normalization of Ex-Illegal Gold Mining Allegedly Prone to Corruption

Anwar, Arman, Halima Hanafi, Irma, Irham, Muhammad
Integritas: Jurnal Antikorupsi Vol. 7 No. 1 2021
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.32697/integritas.v7i1.721
Detail Sumber

PROBLEMATIKA EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PERUSAHAAN PERKEBUNAN YANG TERKENA DENDA GANTI KERUGIAN GUGATAN LINGKUNGAN HIDUP

Wibawa Sitanggang, Riko
Honeste Vivere Vol. 35 No. 1 2025
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.55809/hv.v35i1.422
Detail Sumber

HAK MASYARAKAT UNTUK MEMPEROLEH KEPASTIAN HUKUM TERKAIT PENCEMARAN LINGKUNGAN

Runtunuwu, Yoan B., Lasube, Yunarti M., Manangkot, Alya Rahel, Kaawoan, Debora Stevani, Manganang, Chessy Avril
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 3 2025
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.53363/bureau.v5i3.804
Detail Sumber

Berita Terkait

Terusir dari Hutan, Menanti Jalan Pulang: Nasib Satwa Korban Karhutla Kalimantan
28 Agt 2026

Terusir dari Hutan, Menanti Jalan Pulang: Nasib Satwa Korban Karhutla Kalimantan

Karhutla di Kalimantan tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga memaksa satwa liar keluar dari habitatnya. Penyelamatan satwa seperti orangutan Wak menunjukkan bahwa evakuasi tidak selalu menjadi akhir dari penanganan, karena pelepasliaran harus mempertimbangkan kondisi satwa dan kelayakan habitat sesuai Permen LHK Nomor 17 Tahun 2024.

Baca selengkapnya
Satgas PKH Klaim Selamatkan Rp371 Triliun, Dasar Hukum "Penguasaan Kembali" Dipersoalkan
02 Jul 2026

Satgas PKH Klaim Selamatkan Rp371 Triliun, Dasar Hukum "Penguasaan Kembali" Dipersoalkan

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengklaim telah menyelamatkan aset dan uang negara hingga Rp371 triliun sejak 2025, namun dasar hukum skema "penguasaan kembali oleh negara" lewat Perpres No. 5/2025 dan PP No. 45/2025 mulai dipersoalkan ahli hukum dan organisasi lingkungan. Sorotan menguat karena sebagian besar lahan hasil penertiban justru diserahkan ke perusahaan sawit milik negara, bukan dipulihkan menjadi hutan.

Baca selengkapnya
Aturan Baru Mutu Udara Terbit Merespons Gugatan Warga, tetapi Baku Mutu Belum Diperketat
02 Jul 2026

Aturan Baru Mutu Udara Terbit Merespons Gugatan Warga, tetapi Baku Mutu Belum Diperketat

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (LH/BPLH) No. 5 Tahun 2026 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara sebagai respons atas putusan gugatan warga negara polusi udara Jakarta. Namun kalangan pegiat menilai regulasi itu membangun kerangka administratif baru tanpa memperketat baku mutu udara ambien nasional — angka yang justru diperintahkan pengadilan untuk diperketat.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.