Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 222 Tahun 1961
TENTANG PEMBUBARAN BADAN PENGAWAS BANK-BANK BELANDA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
bahwa dengan selesainya nasionalisasi segenap bank Belanda di Indonesia dan dengan itu pengawasan dianggap tidak diperlukan lagi, maka telah tiba saatnya untuk membubarkan Badan Pengawas Bank-bank Belanda yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1958 (Lembaran-Negaratahun 1958Nomor 38);
Mengingat
:
1.
Pasal 5ayat (2)Undang-undang Dasar;
2.
Undang-undang Nomor 19 Prp.tahun 1960;
3.
Undang-undang Nomor 10 Prp. tahun 1960;
MEMUTUSKAN:
menetapkan
:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBUBARAN BADAN PENGAWAS BANK-BANK BELANDA
Pasal 1
Badan Pengawas Baik-bank Belanda sebagai dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1958(Lembaran Negara tahun 1958Nomor 38)dibubarkan.
Pasal 2
Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 38), Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1959 (Lembaran Negara-tahun 1959 Nomor 14) dan segenap ketetapan yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan-peraturan Pemerintah tersebut dimuka dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 3
Hal-hal yang menyangkut BadanNasionalisasi Perusahaan-perusahaanBelanda dan Badan Pusat Koordinasi sebagai dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 59), diselesaikan oleh Direksi Bank Indonesia.
Pasal 4
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diserahkan kepada Menteri Keuangan.
Pasal 5
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai pada tanggal 1 Pebruari 1961.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Pemerintah ini dengan penempatan dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 1961.
Pejabat
Presiden Republik Indonesia,
j. LEIMENA.
Diundangkan di Jakarta
pada atanggal 6 September 1961
Pejabat Sekretaris Negara.
a. W.SURJOADININGRAT
Penjelasan Umum
Badan Pengawas Bank-bank Belanda dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 38) dan ditugaskan pengawasan atas penyelenggaraan bank-bank Belanda di Indonesia.
Dengan dinasionalisasikannya semua bank Belanda di Indonesia dan dialihkannya fungsi bank-bank tersebut sesuai dengan politik Pemerintah, maka telah berakhirlah tugas yang dipikulkan kepada Badan Pengawas Bank-bank Belanda, yang semata-mata terbatas pada bidang pengawasan usaha-usaha bank-bank Belanda di Indonesia.
Berhubung dengan itu maka dianggap telah tibalah saatnya untuk membubarkan Badan Pengawas Bank-bank Belanda yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1958, dan dengan dibubarkannya Badan itu perlu peraturan-peraturan yang menjadi dasar dari Badan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.
Adapun peraturan-peraturan itu adalah:
a. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 38) tentang"Penetapan semua Bank Belanda dibawah penguasaan Pemerintah Republik Indonesia dan pembentukan Badan Pengawas Bank-bank Belanda".
b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1959(Lembaran Negara tahun 1959.Nomor 14) tentang"Penambahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1958 tentang penetapan semua bank Belanda dibawah penguasaan Pemerintah Republik Indonesia dan pembentukan Badan Pengawas Bank-bank Belanda", dan
c. Segala ketetapan yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan-peraturan Pemerintah tersebut pada huruf-huruf a dan b.
Paper Terkait
Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.
Berita Terkait
29 Okt 2026
Pemerintah Tanggung Penuh PPN Tiket Pesawat Domestik Kelas Ekonomi untuk Libur Nataru
Pemerintah menanggung 100 persen PPN atas tarif dasar dan fuel surcharge tiket pesawat domestik kelas ekonomi untuk penerbangan 22 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027, dengan syarat tiket dibeli sejak 20 Oktober 2026. Aturannya dimuat dalam PMK Nomor 77 Tahun 2026, dan maskapai wajib membuat faktur pajak serta menyampaikan daftar rincian transaksi ke Direktorat Jenderal Pajak paling lambat 31 Maret 2027 agar fasilitas tidak gugur.
MSCI Usulkan Status Pasar Saham Indonesia Turun ke Standalone, IHSG Anjlok 11,57 Persen
MSCI mengusulkan penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market ke Standalone Market, kategori yang juga memuat Zimbabwe, sehingga IHSG ditutup anjlok 11,57 persen pada 16 Oktober 2026. Konsultasi terbuka hingga 30 April 2027 dan keputusan akhir diumumkan paling lambat 30 Juni 2027.
Penawaran Tender Wajib Saham DOOH Dipatok Rp148, Jauh di Bawah Harga Pasar
Pengendali baru PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) membuka penawaran tender wajib atas saham publik seharga Rp148 per saham. Harga itu sekitar 59 persen di bawah harga penutupan saham DOOH di bursa.
ShopeePay Beri Cashback QRIS hingga Rp100 Ribu di Tengah Kebijakan MDR 0 Persen BI
ShopeePay memberi cashback saldo hingga Rp100.000 untuk pembayaran QRIS pada 1 September–31 Oktober 2026. Promo ini berjalan di tengah kebijakan MDR 0 persen BI. Usaha mikro sudah bebas MDR untuk transaksi hingga Rp500.000 sejak 1 Desember 2024 berdasarkan Surat Deputi Gubernur BI Nomor 26/3/KEP.DpG/2024. Mulai 1 Oktober 2026, pembebasan diperluas ke semua kategori merchant untuk transaksi sampai Rp100.000.
Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar
Realisasi IPO BEI pada 2026 masih jauh dari target 50 perusahaan, dengan hanya 7 perusahaan yang melantai hingga akhir Juli. Kondisi ini mendorong BEI mempertimbangkan revisi target di tengah volatilitas pasar. Namun, upaya meningkatkan jumlah IPO tetap perlu diimbangi dengan keterbukaan informasi, akuntabilitas emiten, dan perlindungan investor agar efisiensi pasar tidak mengorbankan kualitas perusahaan tercatat.
Teks peraturan yang sudah menggabungkan seluruh perubahannya, lengkap dengan riwayat tiap
pasal, sedang kami siapkan.
Syarat dan Ketentuan
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
