Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1997

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Ketenaganukliran
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Undang-undang
Bentuk Singkat
:UU
Nomor
:10
Tahun
:1997
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:10 April 1997
Tanggal Pengundangan
:10 April 1997
Tanggal Berlaku
:10 April 1997
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 1997/ No. 23, TLN NO. 3676, LL SETNEG : 17 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/45931/uu-no-10-tahun-1997
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Perhubungan
Subsektor
:
Penerbangan
Sub Subsektor
:
Pesawat & Keselamatan Udara
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2012

Tidak ada abstrak atau deskripsi untuk peraturan ini.

Baca selengkapnya
Pelaksanaan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012

Tidak ada abstrak atau deskripsi untuk peraturan ini.

Baca selengkapnya

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1997
TENTANG
KETENAGANUKLIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Pasal 16
(2)
Pasal 34
(2)
Pasal 37
(2)

Paper Terkait

LEGALITAS PENGGUNAAN TENAGA NUKLIR SEBAGAI PEMBUATAN PERSENJATAAN MILITER DARI SUDUT PANDANG HUKUM INTERNASIONAL

Hapsari, Murti Ayu
UIR LAW REVIEW Vol. 8 No. 2 2024
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.25299/uirlrev.2024.vol8(2).16529
Detail Sumber

PERKEMBANGAN PRINSIP STRICT LIABILITY DAN PRECAUTIONARY DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI PENGADILAN

Mr. Imamulhadi
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol. 25 No. 3 2013
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.22146/jmh.16070
Detail Sumber

Urgensi Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Pekerja Tambang Uranium dari Paparan Zat Radioaktif di Indonesia

Nugraha, Ryan Fitra, B, Budiarsih
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol. 3 No. 3 2025
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.5281/zenodo.15582142
Detail Sumber

PENERAPAN ASAS PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK (ABSOLUTE LIABILITY) DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TERHADAP PERUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI INDONESIA

Ika Dwimaya Roza, Ibrahim Ibrahim, Ferdricka Nggeboe
Legalitas: Jurnal Hukum Vol. 1 No. 5 2011
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/legalitas.v1i5.79
Detail Sumber

TANGGUNG JAWAB MUTLAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Hyronimus Rhiti
Justitia et Pax Vol. 31 No. 2 2015
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.24002/jep.v31i2.1343
Detail Sumber

TANGGUNG JAWAB MUTLAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Rhiti, Hyronimus
Justitia et Pax Vol. 31 No. 2 2015
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.24002/jep.v31i2.1343
Detail Sumber

Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Terhadap Bahan Berbahaya Dan Beracun di Kota Batam

Ukas Ukas, Zuhdi Arman
Jurnal Selat Vol. 8 No. 1 2020
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.31629/selat.v8i1.1589
Detail Sumber

Strict Liability Pada Kebakaran Hutan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Defril Hidayat Defril, Arzam Arzam, Ayu Efritadewi
Jurnal Selat Vol. 9 No. 1 2021
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.31629/selat.v9i1.4337
Detail Sumber

PEMBAHARUAN PENGUASAAN HAK ATAS TANAH DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSI

Anna Triningsih, Zaka Firma Aditya
Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Vol. 8 No. 3 2019
14 Peraturan Terhubung DOI: 10.33331/rechtsvinding.v8i3.355
Detail Sumber

Utilization of Nuclear Electricity in the Paradigm of Progressive Legal Theory

Taufik, Muhammad
Jurnal Ius Constituendum Vol. 9 No. 1 2024
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.26623/jic.v9i1.8284
Detail Sumber

Praktik Greenwashing: Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Korporasi Ditinjau dari Hukum Indonesia

Raynold Sebastian Hasiholan Gultom, Muthia Sakti
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 3 2023
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.22225/juinhum.4.3.8331.626-641
Detail Sumber

Penegakakan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Sistem Peradilan Pidana

Marsudin Nainggolan
Jurnal Ilmu Hukum The Juris Vol. 5 No. 2 2021
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.56301/juris.v5i2.323
Detail Sumber

Berita Terkait

GoTo dan Grab Pastikan Potongan Komisi Ojol 8 Persen Berlaku 1 Juli 2026
02 Jul 2026

GoTo dan Grab Pastikan Potongan Komisi Ojol 8 Persen Berlaku 1 Juli 2026

GoTo (Gojek) dan Grab Indonesia mengumumkan pada 23 Juni 2026 bahwa pembatasan potongan komisi maksimal 8% untuk pengemudi ojek online roda dua akan efektif berlaku mulai 1 Juli 2026, sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Kebijakan "skema 8:92" ini menuai dukungan pengemudi dan DPR, namun ditolak sebagian pelaku industri yang menilai pembatasan tersebut berisiko mengubah model bisnis secara drastis.

Baca selengkapnya
Ratusan Ribu Truk Masih Langgar Aturan, Kemenhub Perketat Pengawasan Digital ODOL Menuju Zero ODOL 2027
02 Jul 2026

Ratusan Ribu Truk Masih Langgar Aturan, Kemenhub Perketat Pengawasan Digital ODOL Menuju Zero ODOL 2027

Kementerian Perhubungan menggulirkan uji coba sistem pengawasan digital terintegrasi untuk menertibkan truk Over Dimension Over Load (ODOL) mulai 1 Juni 2026, sebagai bagian dari percepatan menuju target nasional Zero ODOL 2027. Hingga pertengahan Juni 2026 tercatat ratusan ribu kendaraan masih melanggar, sementara pemerintah merampungkan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ yang menyangkut sanksi pidana maupun administratif.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.