Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2017

Merkuri atau yang biasa disebut dengan raksa adalah unsur kimia dengan simbol Hg. Merkuri dan senyawa merkuri merupakan salah satu logam berat yang sangat berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan hidup oleh karena bersifat toksik, persisten, bioakumulasi dan dapat berpindah dalam jarak jauh di atmosfir. Dengan bantuan bakteri di sedimen dan perairan, merkuri berubah menjadi metil merkuri yang lebih berbahaya bagi kesehatan karena masuk dalam rantai makanan. Pada tahun 2001, United Nations Environment Programme (UNEP) melakukan kajian global tentang merkuri dan senyawa merkuri terkait dengan aspek dampak kesehatan, sumber, transportasi dan peredaran serta perdagangan merkuri, juga teknologi pencegahan dan pengendalian merkuri. Berdasarkan hasil kajian tersebut UNEP menyimpulkan bahwa diperlukan tindakan/upaya internasional guna menurunkan risiko dampak merkuri terhadap kesehatan manusia dan keselamatan lingkungan hidup dari lepasan merkuri dan senyawa merkuri. Dalam rangka mengendalikan merkuri secara internasional, UNEP menyelenggarakan Governing Council (GC) pada tahun 2009 yang menghasilkan Resolusi 25/5 tentang Pembentukan Intergovernmental Negotiating Committee (INC) on Legally Binding Instrument of Mercury yang bertujuan untuk membentuk aturan internasional yang mengikat tentang pengaturan merkuri secara global.
Dalam proses penyusunannya, Indonesia turut berperan aktif dalam INC, mulai dari INC-1 pada tahun 2010 di Stockholm hingga INC-5 pada tahun 2013 di Jenewa yang menyetujui substansi Konvensi dan menyepakati nama Konvensi adalah “Minamata Convention on Mercury” atau Konvensi Minamata mengenai Merkuri. Konvensi Minamata mengatur pengadaan dan perdagangan merkuri dan senyawa merkuri, termasuk di dalamnya pertambangan merkuri, penggunaannya sebagai bahan tambahan di dalam produk dan proses produksi, pengelolaan merkuri di Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK), pengendalian emisi dan lepasan merkuri dari industri ke udara, air dan tanah, penyimpanan stok/cadangan merkuri dan senyawa merkuri sebagai bahan baku/tambahan produksi, pengelolaan limbah merkuri dan lahan terkontaminasi merkuri, serta kerja sama internasional dalam pengelolaan bantuan teknis, pendanaan dan pertukaran informasi. Konvensi Minamata disepakati di Kumamoto, Jepang pada tanggal 10 Oktober 2013 dan Indonesia merupakan salah satu Negara yang menandatangani perjanjian internasional ini.
a. Manfaat Adapun manfaat mengesahkan Konvensi Minamata bagi Indonesia, antara lain:
b. Materi Pokok Konvensi Minamata mengenai Merkuri Beberapa materi pokok yang diatur dalam Konvensi Minamata mengenai Merkuri yang perlu menjadi perhatian bagi Indonesia, sebagai berikut:
1. Bersama-sama mencapai tujuan Konvensi, yaitu melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup dari emisi dan lepasan merkuri maupun senyawa-senyawa merkuri yang bersifat antropogenik.
2. Beberapa kewajiban Negara Pihak pada Konvensi:
a. Tidak memperbolehkan penambangan merkuri primer di wilayah negaranya sejak tanggal mulai berlakunya Konvensi bagi Negara Pihak tersebut.
b. Tidak memperbolehkan produksi, impor, ataupun ekspor dari produk-produk mengandung merkuri yang tercantum pada Bagian I dari Lampiran A Konvensi setelah berakhirnya masa penghentian penggunaan yang ditetapkan untuk produk-produk tersebut, kecuali apabila terdapat pengecualian pada Lampiran A tersebut, atau Negara Pihak yang bersangkutan telah mencatatkan pengecualian sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Konvensi.
c. Masing-masing Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah untuk mencegah terjadinya pengikutsertaan merkuri dalam produk rakitan yang diproduksi, diimpor dan diekspor tidak diperbolehkan berdasarkan Konvensi.
d. Setiap Negara Pihak pada Konvensi wajib menyediakan, sesuai dengan kemampuannya, sumber daya terkait kegiatan nasional yang dimaksudkan untuk mengimplementasikan Konvensi ini. Terkait dengan bantuan pendanaan yang bersifat multilateral, regional maupun bilateral, pengelolaan dana dilakukan melalui Global Environment Facility Trust Fund.
e. Setiap Negara Pihak pada Konvensi memfasilitasi pertukaran informasi terkait dengan penanganan merkuri di negaranya berdasarkan ketentuan Konvensi ini, termasuk teknologi alternatif yang digunakan untuk menggantikan kegunaan merkuri.
f. Setiap Negara Pihak pada Konvensi memfasilitasi pelaksanaaan peningkatan pemahaman masyarakat, melalui pendidikan dan/atau pelatihan terkait dengan dampak pajanan merkuri dan senyawa merkuri pada kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
3. Konvensi ini berlaku bagi setiap negara yang melakukan ratifikasi, aksesi, penerimaan atau persetujuan pada Konvensi dan mulai berlaku pada hari ke-90 (sembilan puluh) setelah tanggal penyimpanan instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan, ataupun aksesi yang ke-50 (lima puluh).
c. Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Konvensi Minamata Peraturan perundang-undangan terkait dengan pengesahan perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Dalam kedua Undang-Undang tersebut diatur mengenai tata cara menyelenggarakan hubungan luar negeri dan dalam melakukan perjanjian internasional. Terkait dengan pengesahan Konvensi Minamata mengenai Merkuri, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional menyebutkan bahwa pengesahan perjanjian internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup harus dilakukan dalam bentuk Undang-Undang.
Beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang secara substansi berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta kesehatan manusia dari dampak merkuri, sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) yang mewajibkan Negara para pihak dari UNCLOS mengambil langkah-langkah untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut (Pasal 194);
10. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pengesahan Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal bahwa setiap negara pihak pada Konvensi Basel diwajibkan untuk melakukan serangkaian kegiatan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun serta limbah lainnya.