Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2017

Abstrak Peraturan

1. bahwa tujuan Pemerintah Negara Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; bahwa penggunaan merkuri dari aktivitas manusia berpotensi memberikan dampak serius terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup sehingga memerlukan kerja sama antarnegara secara lebih efektif; bahwa pada tanggal 10 Oktober 2013 di Kumamoto, Jepang, Pemerintah Indonesia menandatangani Minamata Conuention on Mercury (Konvensi Minamata mengenai Merkuri), yang bertujuan melindungi kesehatan manusia dan keselamatan lingkungan hidup dari emisi dan pelepasan merkuri serta senyawa merkuri yang diakibatkan oleh aktivitas manusia 2. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945 dan UU Nomor 24 Tahun 2000 3. UU ini mengatur tentang : Pengesahan Minamata Conuention on Mercury.

Tentang
:Pengesahan Minamata Convention On Mercury (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri)
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Undang-undang
Bentuk Singkat
:UU
Nomor
:11
Tahun
:2017
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:20 September 2017
Tanggal Pengundangan
:20 September 2017
Tanggal Berlaku
:20 September 2017
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN.2017/NO.209, TLN NO.6125, LL SETNEG : 4 HLM.
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor
: Data tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Penggunaan Merkuri pada Tambang Emas Ilegal: Diaturkah Dalam Minamata Convention?

Farisi, Mochammad, Putra, Akbar Kurnia, Novianti, Novianti
Uti Possidetis: Journal of International Law Vol. 3 No. 3 2022

Kesesuaian Peraturan Pelaksana Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dengan UU Nomor 20 Tahun 2023

Endiartia, Jacob Junian
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Vol. 16 No. 1 2025

Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Terlibat Korupsi

Diva, Syakirah Farah, Bangun, Anza Ronaza
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol. 4 No. 1 2026

Rekonseptualisasi Otoritas Perwalian Nikah Di Indonesia

Nugroho, Agung Tri
JURNAL MAHKAMAH Vol. 4 No. 1 2019

Rekonseptualisasi Otoritas Perwalian Nikah Di Indonesia

Agung Tri Nugroho
JURNAL MAHKAMAH Vol. 4 No. 1 2019

PERLINDUNGAN HUKUM TERKAIT ADANYA INDIKASI PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH OKNUM DIRJEND KI KEMENKUMHAM DALAM SENGKETA PATEN

Wardoyo, Hadi, Marwenny, Elwidarifa
IBLAM Law Review Vol. 4 No. 1 2024

Kajian Hukum Terhadap Akibat Melepaskan Hak Istimewa oleh Penjamin Pemeliharaan Menurut KUH Perdata di Banyuwangi

Rahayu, Lilik, Marwiyah, Marwiyah, Mulyanto, Rudi
Amar: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 3 No. 2 2025

Mining-Trading Cryptocurrency dalam Hukum Islam

Muhammad Fuad Zain
Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 12 No. 1 2018

Berita Terkait

Belum ada berita terkait untuk peraturan ini.
Memuat konsolidasi…