Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1955

yang diusulkan terhadap barang-kenangan dan barang-tanda-mata yang telah dibeli oleh kaum turis yang bonafide di dalam negeri dan untuk mana telah diajukan rancangan undang-undang yang tersendiri, harus diperluas pula dengan pembebasan bea-statistik agar supaya dengan demikian dapat dicapai tujuan yang dimaksudkan.
Kesempatan ini digunakan pula untuk menambah pembebasan-pembebasan bea-statistik dengan beberapa hal yang lainnya, seperti untuk barang-barang ketentaraan, barang-barang pindahan, barang-barang hadiah, contoh-contoh dan jalur-jalur contoh yang tidak berharga atau berharga sedikit sekali untuk perdagangan, penambahan mana pada masa yang lampau tidak dengan semestinya telah dilupakan.
Karena dalam Ordonansi ini daftar pembebasan-pembebasan yang sebanyak itu menjadi tidak jelas lagi, maka untuk selanjutnya pembebasan bea-statistik secara otomatis digabungkan dengan pembebasan bea-masuk atau bea-ke luar.
Memang benar, bahwa dengan demikian telah diberikan pengluasan terhadap pembebasan-pembebasan dalam hal-hal yang pada masa yang lampau tidak diberikan, akan tetapi mengingat akan kecilnya kerugian yang dengan ini akan timbul bagi negara, maka hal ini lebih diseyogiyakan daripada ketentuan-ketentuan yang tidak jelas, yang dengan tidak ada gunanya memberatkan aparat bea dan cukai yang justru sudah terlampau banyak pekerjaannya itu.
Untuk menghapuskan seluruhnya, pasal 4 yang kini ditambah dan menggantinya dengan susunan kata yang diusulkan, dianggap sukar dapat dijalankannya, oleh karena berbagai-bagai ordonansi lainnya menunjuk kepada penyebutan yang ada dan dengan demikian harus pula bersama-sama diubah, (antara lain pasal 3 huruf d dari Ordonansi Bea-ke luar-umum dan pasal 3 dari Ordonansi goederen-geld).
Memang kini terkandung maksud untuk mengatur kembali pembebasan-pembebasan dalam lapangan bea-masuk dan bea-ke luar seluruhnya, agar pembebasan-pembebasan tersebut memenuhi syarat-syarat keseragaman, cita-cita internasional dan terutama juga sesuai dengan kepentingan ekonomi Indonesia pada dewasa ini, sedangkan dipertimbangkan pula untuk memajukan usul tentang penarikan kembali ordonansi bea-statistik agar supaya dengan demikian dapat dicapai penyederhanaan dalam syarat-syarat bea dan cukai.