Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2016

Abstrak Peraturan

1. bahwa hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas aktif merupakan salah satu perwujudan dari tujuan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerderkaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,bahwa perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan intensitas hubungan daninterdependensi antarnegara sehingga semakin meningkat pula kerja sama internasional dalam berbagai aspek yang dituangkan dalam bentuk perjanjian internasional ; 2. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-UndangNomor24Tahun2000tentang Perjanjian Internasional 3. PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM TENTANG PENINGKATAN KERJA SAMA ANTARA PEJABAT PERTAHANAN DAN KEGIATAN BIDANG PERTAHANAN TERKAIT (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM ON STRENGTHENING OF CORPORATION BETWEEN DEFENCE OFFICIALS AND ITS RELATED ACTIVITIES)

Tentang
:Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam Tentang Peningkatan Kerja Sama Antara Pejabat Pertahanan Dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait (Memorandum Of Understanding Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Socialist Republic Of Vietnam On Strengthening Of Cooperation Between Defence Officials And Its Related Activities)
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Undang-undang
Bentuk Singkat
:UU
Nomor
:3
Tahun
:2016
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:15 Januari 2016
Tanggal Pengundangan
:19 Januari 2016
Tanggal Berlaku
:19 Januari 2016
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN.2016/NO.11, TLN NO.5837, LL. Setneg : 5
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor
: Data tidak tersedia
Dokumen (Lampiran)

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Peranan Hukum Kepailitan Menghadang Potensi Kepailitan Dalam Industri Keuangan Syariah

Serlika Aprita
WAJAH HUKUM Vol. 5 No. 2 2021

PERANAN HUKUM DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PERTAHANAN SEBAGAI INDUSTRI STRATEGIS DIDALAM MENJAGA KEDAULATAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Purnamasari Faujura, Rahamanisa
Jurnal Yustitia Vol. 5 No. 1 2019

PERANAN HUKUM DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PERTAHANAN SEBAGAI INDUSTRI STRATEGIS DIDALAM MENJAGA KEDAULATAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Purnamasari Faujura, Rahamanisa
Jurnal Yustitia Vol. 5 No. 1 2019

Pengaturan Warisan Beda Agama Dipandang Dari Hukum Islam Dan Hukum Perdata

Rahmadani, Gema
Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Vol. 22 No. 2 2023

Pengaturan Warisan Beda Agama Dipandang Dari Hukum Islam Dan Hukum Perdata

Rahmadani, Gema
Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Vol. 22 No. 2 2023

POTENSI PENGGUNAAN BLOCKCHAIN DALAM MANAJEMEN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA: PELUANG DAN HAMBATAN

Girindra, Ida Ayu Vipra
Jurnal Esensi Hukum Vol. 5 No. 1 2023

PENGATURAN INVENSI PEGAWAI (EMPLOYEE INVENTION) DALAM HUKUM PATEN INDONESIA

Yayuk Whindari
El-Mashlahah Vol. 8 No. 2 2018

PENGATURAN INVENSI PEGAWAI (EMPLOYEE INVENTION) DALAM HUKUM PATEN INDONESIA

Yayuk Whindari
El-Mashlahah Vol. 8 No. 2 2018

EKSISTENSI SANKSI PIDANA KEBIRI KIMIA DALAM KEBIJAKAN HUKUM NASIONAL DITINJAU PADA PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Hanafi Hanafi
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol. 16 No. 2 2024

EKSISTENSI SANKSI PIDANA KEBIRI KIMIA DALAM KEBIJAKAN HUKUM NASIONAL DITINJAU PADA PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Hanafi, Hanafi
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol. 16 No. 2 2024

Berita Terkait

Belum ada berita terkait untuk peraturan ini.
Memuat konsolidasi…