Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1975

ANGGOTA-ANGGOTA BADANPERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT PENJELASANUMUM Perubahan terhadap Undang-undang pemilihan Umum ini pada pokoknya didasarkan atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik IndonesiaNomor VIlI/MPR/1973 tentang Pemilihan Umum. Perubahan tersebut tidak bersifat fundamentil yang berarti tidak merubah dasar fikiran, tujuan azas serta sistim Pemilihan Umum, Tujuan mengadakan perubahan itu adalah semata-mata menyempurnakan Undang-undang Pemilihan Umum disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam bidang politik yang termaktub dalam kedua Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut di atas.
Di antara ketentuan-ketentuan tersebut yang perlu diperhatikan adalah :
a. bahwa perlu meningkatkan kesadaran Rakyat agar supaya sebanyak mungkin Rakyat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum;
b. bahwa setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, maka ditetapkan untuk selanjutnya Pemilihan Umum diikuti oleh dua Partai Politik dan satu Golongan Karya yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia dan Golongan Karya.
Selain itu perubahan Undang-undang Pemilihan Umum tersebut didasarkan pula atas pengalaman dalam pelaksanaan Undang-undang itu pada Pemilihan Umum Tahun 1971. Diantara pengalaman tersebut adalah mengenai prinsip sistim daftar yang dalam Undang undang dinyatakan sebagai pengakuan terhadap stelsel organisasi atau kedaulatan organisasi yang ikut serta dalam kehidupan ketatanegaraan melalui pemilihan umum. Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dimaksud dalam Undang-undang ini mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
1. Pendaftaran Pemilih.
2.
Penetapan jumlah anggota yang dipilih untuk tiap daerah pemilihan(didasarkan atas hasil pendaftaran jumlah penduduk).
3.
Pengajuan Nama dan Tanda Gambar Organisasi.
4.
Pengajuan Nama Calon (Pencalonan).
5.
Penelitian Calon-calon.
6.
Penetapan Calon-calon/Penyusunan Daftar Calon.
7.
Pengumuman Daftar Calon.
8.
Kampanye Pemilihan.
9.
Pemungutan Suara.
10.
Penghitungan Suara.
11.
Penetapan hasil Pemilihan Umum, meliputi :
a. Pembagian Kursi (Jumlah kursi untuk tiap Organisasi);
b. Penetapan Terpilih;
c. Penetapan/Peresmian menjadi anggota.
12. Pengambilan Sumpah/Pelantikan anggota-anggota.
Untuk kepentingan pemilihan umum para peserta Pemilihan Umum tetap mempunyai kebebasan, perlakuan dan kesempatan yang sama untuk bergerak di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selanjutnya tetap berlaku ketentuan, bahwa mereka yang tidak menggunakan dan atau tidak mempunyai hak memilih dan atau dipilih antara lain seperti dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 14, dan Pasal 2 ayat (1), tidak dibenarkan berkampanye. Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Irian Jaya diatur tersendiri berdasarkan atas perkembangan keadaan di daerah yang bersangkutan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini.
Perubahan-perubahan dalam Undang-undang Pemilihan Umum tersebut antara lain meliputi:
a. Penambahan perkataan "kecuali apabila Pemerintah mempertimbangkan penggunaan hak memilihnya, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah" pada Pasal 2 ayat (1), ialah untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah membuat penilaian terhadap mereka yang kehilangan hak pilihnya itu, pada suatu waktu dapat dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya, terbatas di antara Golongan C dengan penelitian secara cermat;
b. Penggantian perkataan "serentak secara berturut-turut dalam satu hari" dalam Pasal 7 ayat (1), dimaksudkan agar supaya pemungutan suara dalam Pemilihan Umum untuk keanggotaan DPR, DPRD I, dan DPRD II dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam satu hari dan serentak di seluruh Indonesia dengan menggunakan 3(tiga) macam surat suara.
Sesuai dengan bunyi Pasal 8 ayat (10), Pasal 21 ayat (3) dan (4), dan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969, anggota KPPS terdiri dari unsur-unsur Pemerintah.
Utusan-utusan dari Parpol/Golkar mengawasi pelaksanaan penghitungan suara, ikut serta menghitung dan menanda-tangani Berita Acara Penghitungan Suara sebagai saksi;
c. Penambahan syarat pendidikan bagi calon anggota, dimaksudkan bahwa di samping dapat berbahasa Indonesia dengan baik, cakap menulis dan membaca huruf latin, perlu juga peningkatan syarat pendidikan, yakni berpendidikan Sekolah Lanjutan Pertama atau yang berpengetahuan sederajat serta perlu dilengkapi dengan syarat pengalaman di bidang kemasyaratakatan dan atau kenegaraan mengingat tugas yang harus dihadapi anggota Badan Perwakilan Rakyat.
Adapun mengenai syarat kesehatan jiwa/ingatan bagi Calon Anggota Badan Perwakilan Rakyat pengujiannya dapat dilakukan oleh dokter umum Pemerintah;
d. Penghapusan perkataan"Nama calon" data Pasal 18 ayat (5), dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 18 yang mengatur pengajuan dan pengumuman Tanda Gambar dan Nama Organisasi.
Menurut Undang-undang Pemilihan Umum pencalonan dimulai dengan pengajuan Tanda Gambar Organisasi dan Nama Organisasi sedangkan pengajuan nama calon dilakukan kemudian setelah Tanda Gambar dan Nama Organisasi ditetapkan dan diumumkan dalam Berita Negara;
e. Penambahan ketentuan pada Pasal 23 dimaksudkan untuk menentukan prosedur dalam penetapan calon yang dinyatakan terpilih segera setelah selesai penetapan hasil pemilihan yaitu dengan cara Panitia Pemilihan yang bersangkutan menetapkan calon-calon yang menjadi terpilih menurut nomer urut penempatan nama calon dalam daftar calon yang diajukan oleh organisasi yang bersangkutan.
f. Penggantian kata "orang" dan perakataan "menjadi terpilih" dalam pasal 27 ayat (4) dimaksudkan untuk menyesuaikan sistim Pemilihan Umum yang menggunakan stelsel daftar, yaitu pemilih tidak memilih orang tetapi memilih organisasi, sehingga sesuatu organisasi yang sebenarnya tidak dikehendaki untuk dipilih dalam hal ini kemungkinan akan memperoleh tambahan suara.
Kemudian dalam perubahan Undang-undang ini, apabila ada ketentuan/perkataan dari Undang-undang yang dinyatakan hapus, maka ketentuan/perkataan tersebut dalam Penjelasannya juga dihapus. Selanjutnya apabila dalam Penjelasan Undang-undang ada hal-hal yang telah berubah dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, maka perubahan tersebut perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PENJELASAN