Lewati ke konten utama

Direktori Peraturan Indonesia

Telusuri peraturan perundang-undangan Indonesia beserta status berlaku dan relasi antarperaturannya.

Semua TAP MPR Keppres TAP MPR PERATURAN PEMERINTAHAN Perda Perpres Perpu PP Perda PP Perpu Perpres UU UUDrt UU UUD UNDANGUNDANGDILUARUNDANGUNDANG

8.834 peraturan

PP No. 43 / 2016

Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Krakatau Steel Tbk

Berlaku PP No. 44 / 2016

Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Pembangunan Perumahan Tbk

Berlaku PP No. 45 / 2016

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kemente...

Tidak Berlaku PP No. 46 / 2016

Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berlaku PP No. 47 / 2016

Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Tidak Berlaku PP No. 48 / 2016

Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan

Berlaku PP No. 49 / 2016

Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Luar Negeri

Tidak Berlaku PP No. 50 / 2016

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero...

Berlaku PP No. 51 / 2016

Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Jasa Marga Tbk

Berlaku PP No. 52 / 2016

Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia

Berlaku PP No. 53 / 2016

Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Angkasa Pura II

Berlaku PP No. 54 / 2016

Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Tidak Berlaku
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.