Lewati ke konten utama

Direktori Peraturan Indonesia

Telusuri peraturan perundang-undangan Indonesia beserta status berlaku dan relasi antarperaturannya.

Semua TAP MPR Keppres TAP MPR PERATURAN PEMERINTAHAN Perda Perpres Perpu PP Perda PP Perpu Perpres UU UUDrt UU UUD UNDANGUNDANGDILUARUNDANGUNDANG

8.834 peraturan

PP No. 62 / 2022

Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia

Berlaku PP No. 63 / 2022

Tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia...

Berlaku UU No. 7 / 2021

Tentang Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

 UU No. 1 / 2021

Tentang Pengesahan Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Republic Of Indonesia And The EFTA States (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensi...

Berlaku UU No. 2 / 2021

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Berlaku UU No. 3 / 2021

Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020

Berlaku UU No. 4 / 2021

Tentang Pengesahan ASEAN Agreement On Electronic Commerce (Persetujuan ASEAN Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik)

Berlaku UU No. 5 / 2021

Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Federasi Rusia Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between The Republic...

Berlaku UU No. 6 / 2021

Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2022

Berlaku UU No. 8 / 2021

Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi...

Berlaku UU No. 9 / 2021

Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara

Berlaku UU No. 10 / 2021

Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram,...

Berlaku
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.