Lewati ke konten utama

Direktori Peraturan Indonesia

Telusuri peraturan perundang-undangan Indonesia beserta status berlaku dan relasi antarperaturannya.

Semua TAP MPR Keppres TAP MPR PERATURAN PEMERINTAHAN Perda Perpres Perpu PP Perda PP Perpu Perpres UU UUDrt UU UUD UNDANGUNDANGDILUARUNDANGUNDANG

8.834 peraturan

Perpres No. 68 / 2018

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pem...

 Perpres No. 69 / 2018

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Kementerian Perindustrian

 Perpres No. 135 / 2018

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 135 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumaha...

 Perpres No. 79 / 2018

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Lembaga Administrasi Negara

 Perpres No. 73 / 2018

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Pengakhiran Tugas Dan Pembubaran Badan Pembina Proyek Asahan Dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan

 Perpres No. 61 / 2018

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Sumpah Jabatan Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan K...

 PP No. 1 / 2018

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Berlaku PP No. 2 / 2018

Tentang Standar Pelayanan Minimal

Berlaku PP No. 3 / 2018

Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Keuangan

Berlaku PP No. 4 / 2018

Tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia

Berlaku PP No. 5 / 2018

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji

Berlaku PP No. 6 / 2018

Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina

Berlaku
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.