Lewati ke konten utama

Berita Hukum Terbaru

Ikuti perkembangan hukum dan regulasi Indonesia.

Lihat Semua Berita
Tanah Adat Diakui, Tapi Belum Terlindungin Agraria, Pertanahan, dan Tata Ruang

Tanah Adat Diakui, Tapi Belum Terlindungin

Meskipun hak ulayat telah diakui, masyarakat adat masih belum memperoleh kepastian hukum atas tanahnya. Karena itu, RUU Masyarakat Adat perl...
AI ikut berkampanye: Tantangan Pemilu 2029 Administrasi Pemerintahan & Pembangunan

AI ikut berkampanye: Tantangan Pemilu 2029

Penggunaan AI menjadi tantangan baru bagi Pemilu 2029 karena deepfake dapat digunakan untuk menyebarkan disinformasi dan memanipulasi pemili...
Jadi Garda Terdepan Rusia, Bagaimana Status Kewarganegaraan 8 WNI? Pertahanan dan Keamanan

Jadi Garda Terdepan Rusia, Bagaimana Status Kewarganegaraan 8 WNI?

Kasus dugaan perekrutan delapan WNI sebagai tentara Rusia menimbulkan persoalan mengenai status kewarganegaraan mereka. Meskipun dinas milit...
Antara Potensi dan Kesiapan Koperasi Desa Merah Putih dalam Pasar Karbon Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM

Antara Potensi dan Kesiapan Koperasi Desa Merah Putih dalam Pasar Karbon

Perdagangan karbon membuka peluang bagi KDMP untuk memperoleh manfaat ekonomi dari potensi lingkungan desa. Namun, keterlibatan tersebut mas...
Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar Keuangan, Moneter, dan Fiskal

Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar

Realisasi IPO BEI pada 2026 masih jauh dari target 50 perusahaan, dengan hanya 7 perusahaan yang melantai hingga akhir Juli. Kondisi ini men...
Satu Pintu untuk Korban Kekerasan akan Menjadi Solusi atau Sekadar Sistem Baru? Sosial, Perempuan, & Anak

Satu Pintu untuk Korban Kekerasan akan Menjadi Solusi atau Sekadar Sistem Baru?

Pemerintah mengembangkan layanan satu pintu bagi perempuan dan anak korban kekerasan melalui program percontohan di DKI Jakarta. Dengan prin...

Jangan hanya baca aturannya. Lihat bagaimana semuanya terhubung.

Satu undang-undang jarang berdiri sendiri. Ia diturunkan lewat peraturan pemerintah, dipertegas peraturan presiden, lalu diterjemahkan jadi peraturan menteri dan sebagian di antaranya mencabut atau mengubah aturan sebelumnya. Peta Hukum menampilkan seluruh jaring relasi itu sebagai satu peta yang bisa ditelusuri, bukan sebagai tumpukan dokumen terpisah.

UU PP Perpres Permen Permen

Riset hukum lebih cepat dengan Peta Hukum

Tiga alat yang dipakai setiap hari oleh akademisi, peneliti, dan mahasiswa hukum.

Smart Search

Cari peraturan lewat pokok materinya, bukan hanya nomor dan tahun.

Coba pencarian

Peta Peraturan

Lihat relasi antarperaturan mengubah, mencabut, dan menurunkan dalam satu peta.

Buka peta

Riset & Sitasi

Kumpulkan peraturan, berita, dan jurnal dalam satu ruang kerja, lengkap dengan sitasinya.

Lihat paper & jurnal

Akses institusional untuk fakultas hukum

Peta Hukum menyediakan akses institusional untuk kebutuhan pengajaran dan penelitian. Hubungi kami untuk mendiskusikan kebutuhan fakultas Anda.

Hubungi Tim Peta Hukum

Tetap mengikuti perkembangan hukum.

Dapatkan rangkuman regulasi, analisis dan perkembangan hukum terbaru dari Peta Hukum.

Kami hanya mengirim kabar tentang Peta Hukum. Bisa berhenti berlangganan kapan saja.